Image

Babak Baru Skandal Korupsi BLBI

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kembali kasus dugaan korupsi pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang telah berjalan 20 tahun lalu. Seiring berjalannya waktu, penegak hukum berhasil mengungkap siapa saja yang terlibat skandal korupsi tersebut.

Bahkan, penyidik KPK juga telah memeriksa mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Megawati Soekarnoputri, Kwik Kian Gie sebagai saksi, pada Kamis 20 April 2017.

(Baca juga: KPK Kembali Tancap Gas Usut Kasus Korupsi BLBI).

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyebut, pemeriksaan terhadap Kwik Kian Gie merupakan penanganan lanjutan kasus korupsi BLBI walaupun tidak dimasukkan ke dalam jadwal pemeriksaan penyidik kemarin.

"Benar, kami melakukan permintaan keterangan terhadap Kwik Kian Gie. Memang ada proses lanjutan sejak 2014 terkait BLBI," kata Febri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (21/4/2017).

Menurut Febri, berdasarkan info awal yang diterima, pemanggilan Kwik Kian Gie merupakan proses lanjutan kasus di 2014 dan 2015‎. KPK, kata Febri, juga akan menghadirkan saksi lainnya untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut.

"Kami akan pastikan kemungkinan lebih lanjut, apakah ada pemeriksaan yang lain dan proesnya sudah sampai mana. Ini salah satu perkara penting yang juga ditunggu banyak pihak dan ditanyakan banyak pihak. Kami cukup concern karena perkara ini diperhatikan publik," tandasnya.

Sebelumnya, Kwik Kian Gie sempat mengakui bahwa dirinya digali keterangannya oleh penyidik lembaga antirasuah terkait kasus ‎dugaan korupsi BLBI, kemarin. Erat kaitannya pemeriksaan Kwik Kian Gie berkaitan dengan jabatannya saat itu, yakni, Menko di era Megawati.

"Kasus yang pernah disidik dan saya dimintai keterangan karena saya pernah ketika menjabat sebagai Menko kan pernah ada urusan dengan BLBI dan konsekuensinya," kata Kwik usai diperiksa di KPK.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo sempat mengatakan, kasus dugaan korupsi terkait penerbitan SKL BLBI masih akan diteruskan.

Saat ini, kasus pemberian SKL BLBI yang disinyalir merugikan negara hingga Rp138,7 triliun saat era Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri masih ditahap penyelidikan.

"Kalau alat buktinya cukup, ya kemungkinan diteruskan akan selalu ada. Kita tidak mungkin bergerak kalau belum ada datanya," kata Agus usai peresmian Gedung baru KPK, di Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa 29 Desember 2015.

Seperti diketahui, saat Abraham Samad masih menjadi Ketua KPK, lembaga antirasuah beberapa kali memeriksa tiga menteri. Mereka yang digarap pada akhir Desember 2014 lalu itu adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Presiden Abdurahman Wahid, Rizal Ramli, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Laksamana Sukardi dan Menteri Koordinator Perekonomian era Megawati Soekarnoputri, Dorodjatun Kuntjoro Jakti.

Menurut mekanisme penerbitan SKL yang dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2002, selain mendapatkan masukan dari Menteri BUMN, Presiden Megawati juga mendapat masukan dari Menteri Keuangan, Boediono dan Menko Perekonomian, Dorodjatun Kuntjoro Jakti.

SKL tersebut berisi pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitur yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitur yang tidak menyelesaikan kewajibannya. Hal itu berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang saham, atau yang lebih dikenal dengan Inpres tentang release and discharge.

BLBI merupakan skema bantuan (pinjaman) yang diberikan BI kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat krisis moneter tahun 1998. Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis. Pada Desember 1998, BI menyalurkan BLBI sebesar Rp147,7 triliun kepada 48 bank.

Hasil audit BPK menyebutkan, dari Rp147,7 triliun dana BLBI yang dikucurkan, Rp138,7 triliun dinyatakan merugikan negara. Hal tersebut lantaran penggunaan dana talangan itu tidak jelas.

(fmi)
Live Streaming
Logo
breaking news x