PDIP, Gerindra, & Hanura Harus Oposisi

JAKARTA - "Gemuknya" mitra koalisi pemerintah berpeluang mengaburkan fungsi legislasi DPR. Karena itu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Hanura dan Partai Gerindra diminta memastikan oposisi, untuk mengawasi pemerintah lima tahun ke depan.

"Dalam undang-undang memang tidak ada istilah oposisi atau koalisi tapi istilah tersebut ada dalam terminologi politik," ujar Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Soegeng Sardjadi Syndicate Sukardi Rinakit dalam sebuah diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/10/2009).

Sukardi juga sempat mengkritisi sejumlah pernyataan elit-elit parpol yang bukan mitra koalisi, bahwa mereka bakal menjadi mitra strategis namun tetap kritis terhadap pemerintah.

Istilah ini dinilai Sukardi merupakan konsep dan sikap yang tidak jelas. Alhasil, kata dia, jika partai memutuskan untuk berlawanan dengan pemerintah, lebih baik beroposisi.

"Saya yakin semua policy akan menimbulkan ketidakpuasan dan oposisi itu bisa memperkuat pemerintahan," pungkasnya.

(Dede Suryana)