100 Hari yang Menentukan

28 Januari 2010 tepat 100 hari pemerintahan SBY-Boediono berjalan. Periode ini, dianggap sebagai parameter awal mengukur kerja para pembantu presiden di KIB jilid II. Sejumlah menteri bisa jadi juga sedang deg-degan.

Sisi lain, isu 100 hari pemerintahan SBY-Boediono justru dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk dijadikan "pentungan" bagi partai koalisi yang sedikit membandel dalam menjalankan pemerintahan. Contohnya, beberapa partai yang sedikit nakal dalam Pansus Bank Century DPR.

Ruhut Sitompul orang yang cukup vokal dalam menyikapi partai-partai koalisi sempat memperingatkan PKS dan Golkar yang boleh dibilang cukup kritis dalam Pansus Century DPR. Demokrat selaku pemimpin koalisi mengistilahkan dua partai itu seperti anak yang susah diatur.

Sempat, menteri-menteri yang berasal dari PKS dan Golkar dikabarkan akan dicopot. Tapi, SBY buru-buru melakukan klarifikasi kalau tidak akan ada reshuffle pada 100 hari pemerintahan SBY-Boediono.

Hal ini juga diamini Menkominfo Tifatul Sembiring. Dia mengatakan bahwa 100 Hari SBY-Boediono hanya dijadikan presiden untuk mengevaluasi kinerja para menteri terkait program 100 hari masing-masing departemen.

Sisi lain, tetap saja sejumlah pengamat dan aktivis, mendesak adanya reshuffle kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Sejumlah menteri dianggap korang menunjukkan performa di bidangnya.

Tapi, terlepas apakah perlu atau tidaknya Reshuffle kabinet, kinerja para menteri layak untuk dijadikan acuan pemerintah untuk melakukan evaluasi. Kalau perlu, beri pemeringkatan berdasarkan kinerja para menteri.

Menteri yang mendapat nilai terendah, harus diberikan sorotan khusus dari presiden agar bisa meningkatkan kinerjanya sesuai apa yang diharapkan. Jadi 100 hari SBY-Boediono tak sekedar sport jantung khawatir reshuffle saja.

(Ahmad Dani)