Nilai Politis Dibalik Gelar Pahlawan Nasional

JAKARTA - Gelar pahlawan merupakan gelar penghargaan tertinggi yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang yang dianggap memiliki jasa-jasa yang besar bagi bangsa dan negara Indonesia.

Namun mengapa pada akhirnya orang-orang yang diberikan gelar pahlwan menjadi perdebatan saat gelar tersebut disematkan kepada tokoh yang dianggap paling berjasa itu.

Terkadang ada tokoh yang sebenarnya dianggap memiliki jasa besar namun pada akhirnya pemerintah tidak memberikan gelar tersebut kepada tokoh tersebut. Selain itu, ada juga tokoh yang dianggap controversial dalam perjalanan perjuangannya oleh sebagian orang malah mendapat gelar tertinggi tersebut.

Hal yang paling pertama muncul pada diri kita adalah pertanyaan mengapa bisa seperti itu, apakah dalam pemberian gelar ada pertimbangan-pertimbangan khusus dari penguasa terhadap tokoh tersebut dan dampak ke depannya bagi bangsa?

Pengamat sejarah dari LIPI Taufik Abdullah mengatakan, pahlawan yang ada di Indonesia tersebut dapat digolongkan menjadi dua golongan tertentu. Pertama, pahlawan menurut pemerintah. Kedua, pahlawan dalam pandangan masyarakat. Namun biasanya pahlawan yang diakui menurut pemerintah terkadang tidak begitu dikenal oleh masyarakat.

“Arti pahlawan itu sendiri terbagi menjadi dua macam, pertama pahlawan menurut pengakuan pemerintah dan yang kedua adalah pahlawan yang menurut pengakuan masyarakat,” ujarnya kepada okezone, baru-baru ini.

Jika dilihat dari sudut pandang pangamat, itu saja sudah menunjukkan bahwa sebenarnya dalam penyematan gelar pahlawan selama ini kerap menimbulkan kontroversi di masyarakat.
Sebab itu, menurut Taufik, jika dilihat dua kategori tadi, biasanya pahlawan yang mendapat pengakuan dari pemerintah mengandung unsur politik di dalamnya “Kalau pengakuan negara itu biasanya ada unsur politik di situ. Kalau pengakuan dari masyarakat itu biasanya memang kesepakatan dari masyarakat itu sendiri,” ungkapnya.

Unsur politik yang ada di dalam penyematan gelar pahlawan tersebut dikarenakan ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan pemerintah. Seperti faktor negatif terkait tokoh tersebut, di samping kepentingan bangsa yang lebih luas. Terkadang memang penyematan gelar pahlawan kepada seseorang itu diperuntukan untuk pencitraan  kekuasaan. Pemerintahan yang berkusa dianggap baik oleh daerah-daerah, karena telah menetapkan putra daerah mereka sebagai pahlawan nasional.

Taufik menuturkan, hal ini biasa terjadi ketika nama calon tokoh yang akan menerima gelar pahlawan nasioanal itu telah sampai di Setneg atau Dewan Gelar. Di situ Dewan Gelar akan memberikan saran baik buruknya seseorang jika diberikan gelar pahlawan kepada Presiden. Setelah itu, Presiden akan memutuskannya.

“Ada pertimbangan, apakah memperkuat bangsa atau tidak? Apakah ada perdebatan atau tidak seperti pak Syafrudin yang waktu itu sudah menyelamatkan Indonesia, tapi karena dianggap melawan maka negara tidak mengakuinya. Dan yang sekarang ini Soeharto yang dianggap banyak dosa-dosanya oleh masyarakat,” bebernya.

Selain itu, ternyata pemberian gelar pahlawan ini memiliki arti lebih luas  bagi kesatuan dan kerukunan berbangsa. Terkadang orang-orang daerah melihat bahwa pemberian gelar kepada putra daerah mereka itu menunjukan bahwa putra daerah mereka diakui oleh negara sehingga terjalinlah keutuhan dan kesatuan Indonesia.

“Wajah pahlawan daerah itu bagi orang daerah itu menyenangkan, dan itu menunjukkan bahwa daerah mereka dinilai berkontribusi dan diakui oleh negara,” imbuhnya.

Namun jika dilihat dari sejarah yang ada, sebenarnya tidak ada sosok pahlawan di Indonesia. Yang ada adalah akor-aktor sejarah yang pernah mengisi perjalanan kemerdekaan Indonesia sampai saat ini.

“Sebenarnya pahlawan itu kalau dilihat dari sekarang itu pengakuan subjektif. Dalam sejarah itu tidak ada pahlwam yang ada itu aktor-aktor sejarah. Aktor-aktor itu kultural, seakan-akan orang itu mewujudkan orang yang terbaik bagi kita,” pungkasnya.

(Dadan Muhammad Ramdan)