Pilkada 2007, Foke Setor Rp5 Miliar per Partai

JAKARTA - Situs Wikileaks kembali merilis bocoran kawat diplomatik Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Salah satu dokumen tertanggal 25 April 2007 khusus membahas mengenai praktik politik uang dalam Pilkada DKI Jakarta 8 Agustus 2007. Di situ disebutkan, politik uang berperan besar dalam semua pemilihan gubernur di Indonesia.

Berdasarkan informasi anggota DPP Partai Golkar Dadan Irawan, dokumen tersebut menyebutkan, calon gubernur ketika itu, Fauzi Bowo, membeli dukungan dari tiga dari empat partai terbesar di Jakarta seharga Rp5 miliar untuk memenangkan Pilkada Jakarta. Ketiga partai tersebut adalah Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golkar.

"Dadan mengatakan Wakil Gubernur memberi minimal Rp5 miliar kepada masing-masing partai untuk memperoleh dukungan, dan kemudian mengamankan dukungan 13 partai lain yang lebih kecil dengan harga yang bervarasi," kata dokumen tersebut.

Ketika itu, Fauzi Bowo juga didukung Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Bintang Reformasi. Lantas, darimana Foke, panggilan akrab Fauzi Bowo, memperoleh duit sebanyak itu?

Masih menurut dokumen Wikileaks, berdasarkan keterangan Dadan, penyandang dana utama Foke adalah Gubernur ketika itu, Sutiyoso. Sutiyoso bersedia mendanai pencalonan wakilnya ini dengan imbalan agar Foke mencegah setiap upaya untuk menyelidiki praktik kolusi bisnis Sutiyoso setelah dia tak menjabat lagi.

Foke diharapkan tak hanya melindungi Sutiyoso dari tuduhan korupsi, tetapi juga untuk memungkinkan Sutiyoso melanjutkan peluang memperkaya diri yang dinikmatinya selama menjadi Gubernur. Tak ada orang yang lebih berkepentingan terhadap kemenangan Foke selain Sutiyoso. Jika Foke menang, Sutiyoso akan dapat terus memperlakukan Jakarta sepeti mesin ATM dan menghasilkan uang yang dubutuhkannya untuk mencalonkan diri secara serius sebagai Presiden pada pemilu 2009.

Sama dengan anlisis banyak pengamat ketika itu, dokumen tersebut juga mengutip Dadan yang menyebut Golkar berkoalisi dengan PDIP mendukung Foke untuk mengalahkan PKS, yang diangggap sebagai musuh dan ancaman bersama. Jika menang dalam Pilkada Jakarta, dikhawatirkan PKS akan semakin besar.

Sementara Adang Daradjatun disebutkan harus membayar sebesar Rp15miliar hingga Rp25 miliar untuk memperoleh dukungan Partai Keadilan Sejahtera. Pilihan PKS terhadap Adang cukup mengejutkan karena Pilkada Jakarta merupkan peluang bagi mereka untuk memenangkan pemilihan gubernur terpenting di Indonesia.

"Alasan utama PK memilih Adang, ternyata, cukup sederhana: uang," demikian tertulis dalam dokumen tersebut.

Legislator Zulkieflilmansyah mengatakan kepada Kedubes AS, dengan duit RP15 miliar, Adang dengan mudah mengalahkan kandidat lainnya. Zul mengakui dalam pemilihan kandidat itu terjadi perdebatan sengit apakah dukungan akan dijual ke penawar tertinggi, dan pada akhirnya PKS menetapkan bahwa partai membutuhkan uang.

"Zul mengatakan kepada kami bahwa faktor kunci yang turut menentukan dalam pemilihan calon itu adalah kurangnya kader-kader PKS yang berkualitas. Menurut Zul,PKS tak punya calon yang terkenal sekaligus memiliki kemampuan untuk memerintah."

Hidayat Nur Wahid yang saat itu menjabat Ketua MPR dianggap PKS tak punya kemampuan untuk memerintah secara efektif sehingga bisa mendatangkan malapetaka bagi partai jika ia dicalonkan dan ternyata menang. Tifatul Sembiring juga mengakui, PKS mendukung Adang karena faktor kekayaannya. Sebab, kata Tifatul PKS hanya punya sedikit uang dan butuh dana untuk meningkatkan keuangannya.

Menurut Tifatul, hubungan kuat Adang dengan polisi juga akan sangat menguntungkan PKS dalam pilkada di seluruh Indonesia. Selama ini hubungan PKS dengan polisi selalu terganjal, tapi kata Tifatul, Adang telah mengubahnya hampir dalam semalam. Pemilihan Adang juga merupakan taktik PKS untuk mengurangi citra sebagai partai radikal.

Sedari awal, PKS sebenarnya juga menyadari mereka tak mungkin memenangkan Pilkada Jakarta dan memprediksi Foke akan menang dengan mudah. Namun, mereka tetap bisa mengambil keuntungan dengan mengambil uang Adang tanpa merusak citra partai.

 

 

(Insaf Albert Tarigan)