SBY Minta KPK Kerja Sama dengan Australia Usut Korupsi Cetak Uang
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan otoritas Australia untuk mengusut informasi yang disampaikan situs Wikileaks tentang sinyalemen adanya perintah mencegah penyidikan atas dugaan korupsi sejumlah pejabat di negara Asia.
"Saya telah menyerukan melalui Mensesneg Sudi Silalahi, saya mohon bisa disampaikan ke KPK untuk bisa dilakukan kerja sama dengan pihak Australia. Kalau memang ada pihak-pihak yang melakukan tidak benar atas pencetakan uang pad tahun 1999 itu," ujar SBY saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (4/8/2014).
SBY juga meminta agar proses penyelidikan dilakukan secara terbuka dan transparan. Dan, apabila ada WNI yang diduga terlibat sejatinya langsung diproses.
"Saya serius untuk meminta KPK bekerjasama dengan pemerintah Australia, agar semuanya jelas dan terang. Karena ini bagian dari kerja sama kita," tutup SBY.
Sekadar diketahui, kasus ini mencuat berdasarkan informasi Wikileaks, Selasa 29 Juli lalu yang menyebutkan terdapat indikasi penyuapan yang dilakukan oleh anak usaha Bank Sentral Australia, Reserve Bank of Australia (RBA).
Para agen anak usaha RBA ini diduga melakukan penyuapan demi mengamankan sejumlah kontrak atas suplai uang kertas polimer pada pemerintah tiga negara Asia Tenggara, meliputi Indonesia, Malaysia, dan Vietnam.
Sejumlah pejabat tinggi negara, mantan pejabat tinggi negara Indonesia dan lainnya, disebut-sebut terlibat. Pengadilan Australia juga telah memerintahkan untuk menyensor publikasi terkait indikasi penyuapan oleh RBA.
(Rizka Diputra)
