Share

PPA Siap Bantu KPK Usut Kasus Korupsi Cetak Uang

Misbahol Munir, Okezone · Minggu 03 Agustus 2014 23:01 WIB
https: img.okezone.com content 2014 08 03 339 1019492 k4eAxRUOyo.jpg PPA Kejaksaan Agung siap bantu KPK usut kasus korupsi cetak uang (Ilustrasi Okezone)

JAKARTA - Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung siap mendukung KPK unuk mengusut kasus dugaan korupsi cetak uang senilai jutaan dolar Amerika Serikat.  

 

Kasus ini mencuat berdasarkan informasi WikiLeaks, Selasa 29 Juli, yang menyebutkan terdapat indikasi penyuapan yang dilakukan oleh anak usaha Bank Sentral Australia, Reserve Bank of Australia (RBA).

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

 

Para agen anak usaha RBA ini diduga melakukan penyuapan demi mengamankan sejumlah kontrak atas suplai uang kertas polimer pada pemerintah tiga negara Asia Tenggara: Indonesia, Malaysia, dan Vietnam.

 

Sejumlah pejabat tinggi negara, mantan pejabat tinggi negara Indonesia dan lainnya, disebut-sebut terlibat. Pengadilan Australia juga telah memerintahkan untuk menyensor publikasi terkait indikasi penyuapan oleh RBA.

 

Untuk mendukung kelancaran kasus ini, PPA Kejaksaan siap mendukung seklaigus membantu KPK terutama dalam upaya pemulihan aset (asset recovery).

 

PPA yang terbentuk sejak terbitnya Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per006/A/JA/3/2014 dan telah diundangkan dalam Lembaran Berita Negara RI Tahun 2014 No. 453. Jaksa Agung Basrief Arief sebagai inisiator terbentuknya PPA di bawah struktur Kejaksaan, tidak saja melengkapi unit ini dengan kemampuan untuk "follow the money", namun juga melengkapinya dengan berbagai akses untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak di dalam maupun luar negeri terkait pemulihan aset tindak pidana.

 

"Seyogyanya proses penelusuran aset terkait atau hasil kejahatan sebagai salah satu tahap proses pemulihan aset dilakukan secara simultan dan paralel dengan proses penyelidikan kasus tersebut. Dengan demikian, data-data sudah siap saat akan dilakukan pengamanan administratif ataupun yang bersifat projustisia dan kami siap mendukung KPK jika dibutuhkan," ungkap Kepala PPA Chuck Suryosumpeno dalam keterangannya kepada Okezone, Minggu (3/8/2014).

 

Mengingat kasus ini terkait dengan negara lain, PPA siap membantu KPK untuk meningkatkan intensitas komunikasi dalam rangka pengumpulan data serta informasi dengan National Contact Point dari CARIN (Camden Asset Recovery Inter-Agency Network), sebuah organisasi informal paling bergengsi yang terdiri dari para praktisi serta pakar pemulihan aset di seluruh dunia dan ARIN-AP (Asset Recovery Interagencey Network for Asia and Pacific Region), apalagi saat ini Indonesia menjabat sebagai Presiden ARIN-AP.

 

Chuck memastikan, jika PPA membantu KPK melakukan penelusuran aset dalam perkasa ini, pihaknya memastikan tidak akan mengganggu proses penyelidikan dan penyidikan kasus.

 

"Pemulihan aset terkait kejahatan atau yang telah dihasilkan dari kejahatan tersebut sama sekali tidak akan mengganggu proses penegakan hukum atas kasus tersebut, justru sangat menguntungkan karena akan meringankan beban para penegak hukum. Penyidik KPK dapat fokus pada kasusnya tanpa disibukan dengan proses pemulihan aset yang sangat rumit," bebernya.

 

PPA, lanjut Chuck, tidak akan bekerja sendiri, tetapi akan menggandeng agensi, lembaga atau institusi yang memiliki keaitan erat dengan tupoksi PPA, antara lain PPATK, Kementerian Luar Negeri dan Kementrian Hukum dan HAM.

(hol)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini