BKKBN: 2100, Penduduk Indonesia 1 Miliar

JAKARTA - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merilis populasi penduduk dunia sudah menembus angka tujuh miliar. Jumlah tersebut sangat membahayakan terutama kerusakan lingkungan. Kondisi serupa bisa juga dialami Indonesia.
 
Berdasarkan data yang dimiliki BKKBN, pertumbuhan penduduk di Indonesia dalam kurun waktu 100 tahun (1900-2000) melonjak lima kali lipat. Pada 1900, penduduk Indonesia hanya 40 jutaan. Angka meningkat drastis atau lima kali lipat pada 2000 yakni 205 jutaan. Artinya pada 2100, penduduk Indonesia kemungkinan bisa tembus angka satu miliar dengan asumsi meningkat lima kali lipat.
 
Demikian disampaikan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Sugiri Syarief dalam acara Editor Meeting bertema Pembangunan Berwawasan Kependudukan sebagai Upaya Optimalisasi Human Capital Investment di Jakarta, Kamis (1/12/2011).
 
"Sejak awal 2000, pertumbuhan penduduk sangat pesat. Celakanya, hal itu tidak berimbang dengan pemenuhan kebutuhan penduduk. Kondisi ini sangat membahayakan kehidupan ke depannya," kata Sugiri.
 
Mantan Direktur Peningkatan Partisipasi Pria BKKBN Pusat ini merincikan, ledakan penduduk yang tidak terkendali terjadi di negara berkembang. Sehingga menimbulkan dampak signifikan bagi kemaslahatan hidup manusia. "Perlu diketahui, kemajuan bangsa di masa depan sangat ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bukan melimpahnya Sumber Daya Alam (SDA)," ujar Sugiri.
 
Sugiri mengklaim, makin sejahtera orangnya, makin sedikit pula anaknya dan sebaliknya. “Fakta di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki anak lebih dari dua cenderung berasal dari keluarga kurang sejahtera,” tegas Sugiri.
 
Dampak besar yang ditimbukan  populasi penduduk juga menjadi perhatian penting Managing Director ECONIT, Hendri Saparini. Indonesia idealnya harus memanfaatkan banyaknya jumlah penduduk dengan membuat kebijakan. Strategi ini bisa meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ledakan jumlah penduduk. Kesejahteraan terkait erat dengan jumlah penduduk.
 
Pertama, mengelola pertumbuhan penduduk dengan strategi dan kebijakan lebih efektif. Kemudian Mengelola penduduk yang relatif besar dengan kualitas rata-rata rendah dengan tiga cara.
 
"Menciptakan program jaminan kesejahteraan bagi penduduk sangat miskin, miskin dan mendekati miskin. Melakukan terobosan untuk menyeimbangkan antara SDM dan SDA. Terakhir melakukan koreksi atas strategi pembangunan ekonomi saat ini," imbuh Saparini.
 
Saparini menjelaskan, Indonesia memiliki kelebihan SDM dan SDA, namun belum bisa menggabungkan kedua aspek tersebut. Kelemahan ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah.
 
"Kalau kita salah pilih kebijakan dan program, maka keuntungan SDM dan SDA tidak akan bisa dimanfaatkan. Sama artinya, anggaran besar yang sudah dikeluarkan pemerintah tidak akan mampu menurunkan angka kemiskinan," beber Saparini.

(Muhammad Saifullah )