Pengentasan Daerah Tertinggal Butuh 20 Tahun

JAKARTA - Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) mengakui pihaknya mustahil bisa mengentaskan 183 daerah tertinggal dalam waktu lima tahun kerja.
 
"Tak mungkin kita bisa mengentaskan 183 daerah tertingal hanya dalam lima tahun. Apalagi untuk daerah yang ketertinggalannya sangat jauh, paling tidak butuh 20 tahun agar daerah itu bisa berkembang," ujar Menteri PDT Helmy Faishal Zaini, saat refleksi akhir tahun KPDT di Jakarta, Rabu (28/12/2011).
 
Dia menjelaskan, upaya mendekatkan program pembangunan ke daerah tertinggal sejatinya dilakukan dengan menyentuhkan langsung program ke desa sebagai satuan masyarakat. Karena itu, terang dia, program bedah desa KPDT menjadi prioritas penting agar kue pembangunan benar-benar mengena ke level masyarakat bawah secara nyata.
 
Selain masalah peningkatan pendapatan perkapita masyarakat, program prioritas desa tertinggal juga terkait peningkatan Indeks Pembanguan Manusia (IPM). Karena itu, Kementerian PDT mendorong agar tenaga-tenaga guru dan tenaga medis disebar ke desa-desa tertinggal.
 
"Angka melek huruf di daerah tertinggal rata-rata hanya 26 persen dari total masyarakatnya. Padahal rata-rata nasional sudah 91 persen. Jadi kalau tak ada manuver yang memihak daerah tertinggal sulit mewujudkan pembangunan nasional yang merata. Saya selalu koordinasikan kepada Kemendikbud maupun Kemenkes agar penyebaran guru ke desa tertinggal jadikan prioritas. Jika enggak pakai model kroyokan dari semua kementerian/lembaga dan Pemda, sulit memajukan daerah tertinggal," ungkapnya.

(Muhammad Saifullah )