KUALA LUMPUR - Sebuah pengadilan tinggi di Malaysia melarang enam warga mereka sendiri untuk mengikuti pemilihan umum. Enam warga Malaysia itu diketahui tengah bekerja di Inggris.
"Menurut keputusan pengadilan yang didasarkan rekomendasi Komisi Pemilihan Umum Malaysia, enam warga yang saat ini berada di luar negeri tidak dapat mengikuti pemilu dan memberikan suara mereka," jelas anggota Komisi HAM Malaysia Detta Samen seperti dikutip AFP, Sabtu (7/1/2012).
Keputusan tersebut membuat berang keenam warga Malaysia ini. Padahal sebelumnya Perdana Menteri Najib Razak menjanjikan hak yang sama bagi warganya di luar negeri, untuk memberikan suara seperti halnya warga mereka di dalam negeri.
PM Najib sendiri menjanjikan pelaksanaan pemilu untuk dilakukan tahun ini, menyusul terjadinya protes atas hasil pemilu sebelumnya pada Juli lalu. Protes itu berlangsung, setelah hasil pemilu Juli dicurigai dipenuhi dengan kecurangan.
Warga yang melakukan protes menuntut agar sekira satu juta warga Malaysia di luar negeri dapat memberikan suara mereka. Selama ini, hanya pegawai pemerintah, personel militer dan pelajar yang berada di luar negeri yang dapat memberikan suara.
Namun pada kenyataannya, meski pemerintah sudah berjanji akan memberikan kesempatan, tetap saja warga Malaysia yang merantau ini tidak dapat turut serta dalam pemilu.
Menarik melihat pemilu yang akan berlangsung di Negeri Jiran tersebut. Nama mantan Deputi Perdana Menteri Anwar Ibrahim diperkirakan akan kembali menjadi pesaing utama pemerintah yang berkuasa.
Tetapi hal tersebut tergantung dari keputusan pengadilan atas kasus sodomi yang didakwaan kepada Anwar yang akan dikeluarkan 9 Januari mendatang. Bila bersalah, tentunya Anwar tidak bisa mengikuti pemilu.
(Fajar Nugraha)
