PPATK Pegang Transaksi Gendut Pejabat Militer

JAKARTA - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf mengaku sudah memiliki adanya penyimpangan transaksi atau transaksi gendut pejabat militer. Namun, Yusuf mengaku masih bingung untuk menyerahkan hasil temuannya karena di dalam undang-undang belum diatur.

"Di dalam laporan kita pada 2011 itu, ada kita satukan rekening Polri dan TNI. Masalahnya UU belum mengatur kalau transaksi mencurigakan TNI diserahkan kepada siapa," cetusnya usai RDP dengan Komisi III DPR, Jakarta, Senin (20/2/2012).

Guna membahas rekening mencurigakan TNI lebih lanjut, Yusuf mengaku akan bertemu Panglima TNI dalam waktu dekat. "Saya akan bertemu dengan panglima TNI untuk membicarakan hal itu," singkatnya.

Ketika ditanyakan manakah diantara Polri atau TNI yang paling banyak memiliki rekening yang mencurigakan, Yusuf menyatakan lebih banyak Polri. Namun yang terbanyak adalah Pegawai Negeri Sipil. "Sementara yang paling banyak PNS sebanyak 707, kemudian Kepolisian, Pengadilan, Jaksa, kemudian TNI ada juga, tapi saya lupa angkanya," lanjutnya.

Sedangkan untuk polisi yang terkesan tidak menindaklanjuti temuan yang sudah diberikan oleh PPATK terkait adanya rekening gendut pada Pejabat Tinggi Polri. "Kita akan duduk sama-sama untuk mencari tahu apa masalahnya," pungkasnya.

(Lamtiur Kristin Natalia Malau)