CANBERRA - Pulau Cocos di Australia menjadi perdebatan dalam beberapa hari terakhir. Letak pulau yang strategis kabarnya menarik perhatian Amerika Serikat (AS) untuk membangun pangkalan militer.
Tetapi Menteri Luar Negeri Australia Bob Carr menepis anggapan tersebut. Memang tersirat kabar bahwa AS bermaksud untuk menggunakan pulau itu untuk mengoperasikan pesawat tanpa awak.
"Dapat saya katakan pagi ini, Menteri Luar Negeri Indonesia menelpon saya untuk mencari informasi mengenai masalah ini (Pulau Cocos) dan dapat saya katakan kepadanya, bahwa proposal mengenai Pulau Cocos, lebih bersifat prospek jangka panjang. Hal ini belum dibicarakan dalam tingkat menteri di Australia," ujar Menlu Carr Saat ditanya dalam wawancara bersama wartawan Radio Australia, seperti yang dikirim kepada okezone, Jumat (30/3/2012).
"Memang Wakil Menteri Luar Negeri AS Kurt Campbell berkunjung pekan lalu. Tetapi masalah ini tidak dibahas sama sekali, Wamenlu Campbell bahkan tidak berencana untuk membicarakannya," imbuh Carr.
Carr pun menambahkan, sebelumnya Menteri Pertahanan Stephen Smith memang menyebutkan bahwa Pulau Cocos dapat dilihat sebagai aset strategis bagi Australia. Namun Carr kembali menegaskan belum ada pembicaraan tentang langkah apa yang akan diambil oleh Australia.
"Kami tentunya akan berhubungan dengan partner regional kami, seperti Indonesia sebagai rekan untuk meminta pendapat mengembangkan (potensi) ini," tuturnya.
"Tetapi hingga saat ini memang masih dipenuhi spekulasi dan masih tidak ada keputusan dari Australia ataupun permintaan dari Amerika Serikat, mengenai pemanfaatan dari Pulau Cocos," tegasnya.
Carr pun menjelaskan bahwa, Menlu Marty Natalegawa menelponnya hanya untuk meminta informasi mengenai masalah ini. Dan dirinya pun memastikan kepada Marty, bahwa tidak ada proposal atau permintaan dari AS. Menurutnya, amat beralasan bila Indonesia mencari informasi mengenai masalah ini.
The Washington Post menyatakan Amerika Serikat tertarik menggunakan Pulau Cocos sebagai pangkalan pesawat-pesawat intai dalam melakukan pengawasan di Kepulauan Spratly yang diperebutkan sejumlah negara.
Hal ini bisa menjadi ancaman bagi Indonesia, karena AS memiliki keuntungan hukum jika suatu saat mereka melintasi wilayah Indonesia, karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi PBB tahun 1982 tentang Hukum Laut (UNCLOS). Bisa jadi AS dapat menembus wilayah abu-abu Indonesia seperti kepulauan Natuna, yang berdekatan dengan lokasi Kepulauan Spratly.
(Fajar Nugraha)
