Golkar Tak Sepakat Presiden Dilarang Rangkap Jabatan

JAKARTA - Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, berpendapat Setgab Koalisi tidak perlu diatur dalam undang-undang, karena politik senantiasa bersifat dinamis.
 
"Nggak perlu. Setgab tidak perlu diatur dalam bentuk UU. Politik itu dinamis dan dinamika itu biarkan, jangan semua diatur secara rigid," tuturnya kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (24/05/2012).
 
Adapun terkait usulan kepala negara tidak boleh rangkap jabatan di partai, Priyo juga tidak sependapat. Menurut dia, presiden tidak harus meletakkan jabatannya di struktural partai politik selama itu tidak menganggu tugas-tugas pokoknya.
 
"Pikiran-pikiran yang baik. Tetapi saya kira tidak perlu idatur secara kaku seperti itu di UU," imbuh Priyo.
 
Hal tersebut, menurut Priyo, cukup diserahkan kepada pihak yang bersangkutan. Apakah dia mampu atau tidak bersikap profesional terhadap partainya selama menjabat sebagai presiden.
 
"Tapi pikiran itu patut diapresiasi hanya tidak perlu diatur dengan UU. Biarkan nanti tokoh tersebut merasa nyaman atau tidak di depan publik ketika dia menjabat," tandasnya.

(Muhammad Saifullah )