Sementara itu, ketika ditanya wartawan tentang terbentuknya kantor Menteri Kemaritiman yang dipimpin Indroyono Susilo, Kent menyatakan, agar yang disorot jangan hanya masalah pencurian ikan atau illegal fishing tetapi juga berbagai masalah pelik lainnya mulai dari peningkatan kemampuan pelabuhan-pelabuhan terutama yang besar.
"Di Tanjung Priok, Jakarta, puluhan kapal harus menunggu berhari-hari untuk lego jangkar," katanya.
Ia juga menyatakan, saat ini masih terdapat belasan instansi pemerintah yang merasa ikut bertanggung jawab terhadap pengamanan wilayah laut di Tanah Air mulai dari TNI-AL, Polri hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan serta masing-masing instansi itu merasa paling berkepentingan.
"Akibatnya sering terjadi tumpang tindih. Bisa saja 12 instansi itu ada di satu tempat secara bersamaan dan sebaliknya kemudian di laut lain, tidak ada satu instansi pun yang hadir," katanya dengan nada prihatin.