"Jokowi akan menghadapi arus balik, yakni people power terutama dari publik. Selain itu, Jokowi akan menghadapi pressure (tekanan-red) yang maha dahsyat dari KIH (Koalisi Indonesia Hebat-red) yang menyokongnya," tuturnya.
Andrianto melanjutkan, problematika pelantikan mantan Kapolda Bali itu tidak boleh dibiarkan berlarut terlalu lama, agar tidak terjadi dekadensi moral.
"Ini memang problematik, tetapi sesungguhnya Jokowi bisa gunakan otoritatif dengan meminta BG mundur dengan sejumlah kompensasi. Gunakan saluran informal untuk meminta BG mundur," tegas Sekjen ProDem itu.
"Setelah itu, berikan sejumlah insentif kepada KIH terutama PDI Perjuangan, kocok ulang kabinet sesuatu yang masuk akal," tutup dia.
(Rizka Diputra)