Hasto Diminta Jelaskan Pertemuan Politik Samad ke KPK

JAKARTA - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memanggil Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Plt Sekjen PDIP), Hasto Kristiyanto untuk meminta penjelasan terkait pernyataannya mengenai pertemuan politik Ketua KPK Abraham Samad.

Menanggapi hal itu, Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi, mengatakan, seharusnya informasi dan data yang disampaikan tersebut diberikan juga kepada KPK.

"Sangat elok kalau Hasto sampaikan itu kepada KPK. Sehingga KPK kemudian bisa meneliti, mengevaluasi laporan atau informasi itu, apakah mengandung kebenaran atau tidak," katanya di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (5/2/2015).

Menurut Johan, sejak awal, pihaknya selalu menyampaikan jika ada bukti yang kuat terkait pelanggaran etika, maka sebagai lembaga, KPK akan melakukan tindakan yang diperlukan, termasuk membentuk Komite Etik.

Namun, hingga hari ini KPK belum menerima infromasi dan data yang dituduhkan kepada pimpinan KPK, termasuk pada Abraham Samad yang disampaikan Hasto di depan Komisi III.

"Publik harus diberi gambaran yang proporsional. Enggak bisa sembarangan tuduh dan membentuk Komite Etik," ujarnya.

Johan menambahkan, KPK tidak akan pandang bulu dalam menyikapi penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai maupun Pimpinannya.

"Sejak awal kami sampaikan berkali-kali bahwa KPK zero toleransi terhadap perilaku menyimpang, baik itu pidana maupun etika, kesalahan yang dilakukan oleh pegawai maupun pimpinan KPK. Tapi tentu tak bisa kalau hanya sekedar pernyataan-pernyataan," pungkasnya.