Moeldoko: Pengerahan Pasukan TNI Tak Perlu Izin DPR

"Ke depan, kita proyeksikan sebagai first poin di kawasan Laut Cina Selatan sehingga bentuk Kogabwilhan itu sangat diperlukan," jelasnya.

Melalui Kogabwilhan, Moeldoko berharap dapat mensejajarkan unsur Angkatan Udara (AU), Angkatan Darat (AD), dan Angkatan Laut (AL). Sementara garis komando Kogabwilhan tetap di bawah koordinasi Panglima TNI.

"Itu unsur komandonya yang disiapkan. Jadi nanti akan selaras ke depannya," katanya.

Mengenai adanya gugatan Undang-Undang TNI-Polri di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilihan pemimpin. Moeldoko tak mempersoalkannya dan justru mendukung gugatan tersebut. "Pemilihan Panglima dan Kapolri disebut tidak usah melalui DPR, sepertinya lebih enak begitu," imbuhnya.

(Arief Setyadi )