Cara Ahok Yakinkan DPRD Gunakan E-Budgeting dalam APBD

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, pihaknya telah melakukan briefing pada seluruh jajarannya agar Pemprov DKI Jakarta tetap menggunakan sistem e-budgeting dalam APBD DKI 2015.

Penggunaan sistem tersebut, sambungnya, akan dijelaskan eksekutif pada rapat evaluasi dengan DPRD DKI Jakarta. Dengan begitu, maka akan terlihat jelas anggaran-anggaran mana saja yang dibutuhkan dan perlu dikoreksi, dengan berdasar evaluasi Kemendagri, bisa langsung dimasukkan dalam sistem e-budgeting yang ditayangkan dalam sebuah layar besar.

"Jadi waktu ini dicoret password-nya siapa langsung ketahuan coret. Jadi, jangan sampai nanti sudah selesai dibahas bilang kami masukin sendiri lagi," ungkap Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (18/3/2015).

Pembahasan e-budgeting, kata Ahok, dimulai input sampai coret anggaran itu langsung dikeluarkan ke layar. "Jadi semua orang bisa melihat. Kalau pakai kertas (print out), ngapain harus yang sama-sama menyaksikan dong namanya juga electrolic budgeting," imbuhnya.

Namun, apabila yang ditawarkannya berujung deadlock karena tidak mendapat persetujuan dari pihak DPRD DKI, mantan Bupati Belitung itu tidak mempermasalahkan Pemprov DKI menggunakan anggaran APBD DKI 2014 yang mencapai sekira Rp72,9 triliun, karena beda anggarannya tidak mencapai Rp1 triliun dengan APBD DKI 2015 sebesar Rp73,08 triliun. "Kita sudah siap. Kita duitnya masih banyak beda berapa ratus miliar doang," tutup Ahok.

Untuk diketahui, rapat antara Banggar DPRD DKI Jakarta dengan Pemprov DKI terkait RAPBD 2015, dipending sementara untuk istirahat. Dalam rapat tersebut, sempat diwarnai kekecewaan dari Ketua Fraksi Partai NasDem Bestari Barus yang menganggap rapat yang berlangsung seperti rapat komisi. Pasalnya, yang dibahas dalam rapat bukanlah soal hasil evaluasi, melainkan program kerja dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).