JAKARTA - Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Didik Supriyanto menilai pelaksanaan pilkada serentak yang telah ditandangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 belum akan mencapai tujuan awal kebijakan ini yakni penghematan uang negara.
"Pilkada 2015 serentak untuk penghematan belum tercapai, karena cuma sembilan provinsi aja, kalau targetnya untuk menghemat belum tercapai," ujar Didik dalam diskusi di Restoran Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/3/2015).
Menurut Didik, dari sisi pembiayaan, sebuah event pilkada dapat menghabiskan biaya hingga 65 persen. Pengeluaran tersebut hanya untuk membayar honor petugas saja dan belum termasuk pembiayaan yang lainnya.
Sehingga, lanjutnya, adanya Pilkada serentak ini dapat menghemat biaya tersebut, apalagi bila digabung dengan pemilihan legislatif yang bisa berhemat hingga Rp20 triliun.