Hal itu terjadi lantaran kebijakan yang dikeluarkan Presiden asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menuai protes dari berbagai kalangan, tak terkecuali sejumlah anggota DPR yang menjadi pihak yang menikmati uang negara tersebut.
Pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, mengaku sangat menyayangkan perilaku Presiden Jokowi. Seharusnya Presiden mampu menjalin koordinasi dengan baik dan mengkaji sebuah kebijakan yang akan dikeluarkan.
“Saya kira begini, ya memang disayangkan (diterbitkan terus dicabut kembali), kebijakan yang diambil Presiden itu harusnya bisa koordinasi dulu sebelum mengeluarkan kebijakan. Pengambilan kebijakan ini cukup lemah sehingga kebijakan yang sudah keluar itu mendapatkan tentangan yang keras dari masyarakat,” ujarnya kepada Okezone, Senin (6/4/2015).