Namun rencana Spoor sempat tersendat, lantaran pada akhirnya Sjahrir bertekuk lutut pada tuntutan tersebut. Akibatnya, Kabinet Sjahrir pun tumbang lantaran tak lagi dipercaya rakyat. Adapun Belanda, kembali melayangkan ultimatum pada 15 Juli 1947 dengan tuntutan pasukan TNI mundur 10 kilometer dari garis demarkasi.
Lantaran PM Amir Sjarifoeddin yang menggantikan Sjahrir tak memberi jawaban, maka meletuslah ofensif Belanda yang pertama ke berbagai wilayah RI di Sumatera dan Jawa pada 21 Juli 1947.
Terlepas dari sejumlah kejadian yang terjadi dalam agresi itu, pemerintah juga belum berhenti ikut bertarung di arena diplomasi. Sjahrir dan H. Agus Salim diutus ke Sidang Dewan Keamanan PBB, di mana akhirnya diputuskan Belanda harus menghentikan serangan pada 1 Agustus dan gencatan senjata sudah harus terjadi tiga hari setelahnya.
Spoor pribadi sedianya ‘kebelet’ meneruskan gerak ofensif pasukannya hingga Yogyakarta yang kala itu jadi Ibu Kota RI, yang kemudian ditentang pemerintah sipil Belanda.
Seperti termaktub dalam buku ‘Kontroversi Serangan Umum 1 Maret 1949’, Spoor bercita-cita menguasai Yogyakarta yang kelak baru bisa dilakukannya pada Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948.
Satu fakta menarik bahwa jelang Agresi Militer I itu, markas Tentara Belanda bahkan melancarkan psywar kepada tentaranya sendiri. Mereka menyebarkan selebaran yang tercatat dikeluarkan di Batavia (kini Jakarta) tertanggal 27 Mei 1947, bersamaan dengan keluarnya nota pemerintah Belanda kepada RI.