Proyek E-Government Gandeng Pihak Asing Dikritik DPR

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu mengkritik sikap Menteri BUMN, Rini Soemarno yang lebih memilih menggandeng Singapura dalam menggarap pusat data dan informasi penting pemerintahan RI.

Menurutnya, Menteri Rini sejatinya lebih memercayakan penempatan pusat data tersebut di dalam negeri dengan melakukan upgrade BUMN Telekomunikasi.

“Bukan ditempatkan di luar, tapi lakukanlah upgrade BUMN bidang telekomunikasi," kata Masinton, di Jakarta, Selasa (16/6/2015).

Menurutnya, Rini seharusnya turut memertimbangkan tentang rentannya akan kebocoran rahasia negara yang peluangnya tentu tetap terbuka kapan saja.

“Kenapa kok ditaruh di luar negeri, kalau di dalam negeri bisa. Ini membuka peluang kebocoran rahasia negara,” sesal Masinton.

Sementara terkait hal tersebut, ‎pengamat komunikasi politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Aswar Hasan mengatakan, Jokowi nampaknya lebih percaya kepada Rini Soemarno ketimbang partai pengusungnya yakni PDI Perjuangan.

Hal itu terbukti dengan pengambilan kebijakan sepihak seperti menggarap pusat data dan informasi penting pemerintahan Indonesia yang justru menggandeng Singapura.‎

“Jokowi lebih percaya dengan masukan Rini untuk sebuah kebijakan daripada masukan PDIP,” cetus Aswar.

Gejala itu kata dia, muncul saat penyusunan kabinet, di mana PDIP tidak diberi porsi lebih untuk menentukan jatah menteri, justru banyak menteri-menteri yang duduk merupakan jaringan Rini Soemarno.

“Tim ekonomi kabinet Jokowi-JK merupakan jaringan dia semua,” tandasnya.

Sekadar diketahui, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan Telecommunication Limited (SingTel) membentuk perusahaan patungan untuk menggarap e-government. Perusahaan patungan dengan komposisi saham 60 persen dan 40 persen itu berada di kawasan Jurong, Singapura.