PDIP Berupaya Atasi Anomali Politik di Pilkada Langsung

JAKARTA - Gagasan dan implementasi dari Sekolah Partai Calon Kepala Daerah oleh PDIP merupakan bagian dari ikhtiar menghubungkan jembatan antara harapan publik dan kepentingan partai politik, sehingga dapat meminimalisir anomali politik dalam pilkada langsung. Sebab, selama lebih dari 17 tahun reformasi atau setelah 11 tahun pelaksanaan pilkada langsung ada gap politik antara partai pengusung calon dengan harapan publik.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Bandung, Muradi, Senin (29/6/2015).

"Seolah demokrasi lokal dan langsung itu hanya memfungsikan partai politik sebagai pengusung semata, dengan tetap membebankan kreasi dan program pada figur calon kepala daerah, sementara kefungsian parpol berhenti saat jago yang diusungnya ditetapkan menjadi salah satu calon oleh penyelenggara pemilu," kata Muradi.

Situasi tersebut, menurut Muradi, membuat hubungan antara partai politik pengusung dan publik sebagai pemilih cenderung tidak sinergis. Karenanya, tak heran apabila kemudian terjadi sejumlah anomali politik yang mana pemenang Pileg di suatu daerah kemudian kalah telak oleh calon yang diusung partai gurem atau bahkan calon perseorangan.