Aung San Suu Kyi Menang, Presiden Myanmar hanya "Boneka" Partai

Junta militer Myanmar berkuasa setelah kudeta pada 1962 dan menekan kebebasan dan demokrasi di negara itu. Pada 2011, junta menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan yang dipilih pada pemilu 2010, dengan beberapa syarat.

Junta menempatkan petugas militer yang telah pensiun di dalam partai yang berkuasa untuk mengisi pos dalam kabinet dan mendapatkan kekuatan konstitusional, termasuk kendali atas kementerian dan seperempat kursi di parlemen. Mereka bahkan mengendalikan kekuatan negara jika berada dalam keadaan darurat. Undang-undang yang dikeluarkan pada masa itu juga melarang Suu Kyi untuk menjadi presiden karena putranya memegang kewarganegaraan asing.

Keterlibatan militer ini dikhawatirkan masih akan berlanjut meskipun partai berkuasa Union Solidarity and Development Party (USDP) tidak lagi memegang kekuasaan.

(Rahman Asmardika)