Sementara para PSK di South Australia hingga kini masih bergelut dengan aturan di wilayahnya. Diwartakan Al Jazeera, selama 20 tahun terakhir, telah ada 12 upaya reformasi, dengan hanya tujuh suara menembus parlemen. Lima lainnya, termasuk reformasi yang diperkenalkan tahun lalu oleh partai oposisi Partai Buruh Steph Key, terhenti oleh prosedur parlementer dan tidak pernah diperdebatkan kembali.
"Kadang-kadang orang hanya menyebut-nyebut soal kriminalisasi pembeli, namun pada kenyataannya, apa yang dimaksud dengan model pengkriminalisasian di sini merujuk kepada pihak-pihak yang diuntungkan dari pendapatan PSK, padahal mereka tidak terjun langsung dalam bisnis ini," demikian penegasan Janelle Fawkes, CEO Aliansi Scarlet, organisasi PSK di Australia mengenai alasan pemerintah sering kali melarang rumah bordil meski PSK sudah dihargai.
(Rahman Asmardika)