Sebelumnya, proyek reklamasi pulau di Pantai Utara Jakarta telah lama menuai polemik, khususnya di bidang kelestarian lingkungan hidup. Banyak aktivis lingkungan hidup dan nelayan memprotes kebijakan ini karena diyakini akan merusak ekosistem laut di sekitar proyek reklamasi.
Belakangan, reklamasi juga memunculkan masalah hukum yang menyandung Ketua Komisi D DPRD DKI Mohamad Sanusi, Presiden Direktur Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja beserta anak buahnya Trinanda Prihantoro.
Ketiganya diduga melakukan suap terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir Pantai Utara (RZWP3K) dan Raperda Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
(Fahmi Firdaus )