Misbakhun Minta Penyusunan Anggaran Tak Pakai Jurus Pukul Rata

Politikus Golkar itu menyebut hal itu menjadi bukti penyusunan program untuk setiap tahun tak benar-benar dilaksanakan atas kondisi di lapangan dan kinerja tahun sebelumnya. Sementara di sisi lain, katanya, DPR menerima banyak keluhan masyarakat tentang kinerja Kementerian ATR.

"Anda (Menteri ATR Ferry M Baldan) menjanjikan selama Ramadan akan ada pembebasan layanan pengurusan sertifikat untuk masyarakat. Tapi itu tak cukup. Karena Ramadan hanya sebulan dalam setahun. Yang kita butuhkan itu penyeragaman pelayanan yang mudah sepanjang tahun dan sepanjang republik ini ada," tegasnya.

Lebih lanjut Misbakhun mengatakan, perencanaan yang tak baik dalam penganggaran membuat negara kesulitan. Dalam beberapa kesempatan, pihak Kementerian Keuangan sudah mengeluhkan beban banyaknya kementerian yang asal menaikkan anggaran saat penyusunan anggaran di awal. Sementara kenaikan pemasukan negara nasibnya belum jelas.

Dia mengambil contoh RAPBNP 2016, di mana pemerintan bertumpu pada kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang payung hukumnya sampai saat ini masih belum jelas. Hal itu berkonsekuensi pada meningkatnya risiko fiskal pemerintah.

Misbakhun mengingatkan soal risiko menganggap hal yang belum pasti menjadi sebuah keberhasilan. "Faktor uncertainty (ketidakpastian, red) meningkat, justru seakan kita masukkan sesuatu yang uncertain ke pola pembangunan yang pasti akan dilakukan. Ini bahaya. Ini sinyal bagi semua kementerian melakukan konsolidasi program," tegasnya.