Bagi Yati, keputusan tersebut membuat Indonesia buruk di dunia internasional karena melindungi orang yang bertanggung jawab atas kasus pelanggaran HAM.
"Lalu di mata Internasional menjadi sangat buruk, alih-alih menyelesaikan tapi malah melindungi orang terlibat HAM. Ini merupakan impunitas mahadahsyat, tapi ini juga cara negara ‘mencuci tangan’," kata Yati.
Ia pun menuntut Presiden Jokowi untuk segera membatalkan penunjukan Wiranto sebagai Menko Polhukam di Kabinet Kerja. "Harus dicopot, dibatalkan. Bukan malah menujuknya sebagai Menko Polhukam," pungkasnya.
(Arief Setyadi )