AS Desak Pemerintahan Dikembalikan ke Rakyat Pascareferendum Thailand

BANGKOK – Di tengah suasana referendum di Thailand, Amerika Serikat (AS) mendesak pihak junta militer untuk mengembalikan pemerintahan ke tangan rakyat. Dilaporkan, AS mengklaim pengembalian tersebut untuk memastikan kebebasan berpolitik rakyat sipil.

Sebagaimana dikutip dari NHK, Selasa (9/8/2016) hal tersebut disampaikan oleh juru bicara (jubir) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) AS, Elizabeth Trudeau, pada Senin 8 Agustus. Terkait referendum Thailand, Trudeau menyampaikan dari hasil awal memperlihatkan mayoritas warga Thailand menyetujui rancangan konstitusi baru yang dibuat oleh pihak junta militer.

Namun, Trudeau menegaskan AS tetap khawatir dengan proses pembuatan rancangan konstitusi baru tersebut. Pasalnya, seperti yang diketahui, rancangan tersebut tidak diketahui isinya secara penuh oleh warga Thailand bahkan seseorang bisa ditangkap, jika diketahui mengkritik isi dari rancangan konstitusi baru tersebut.

Jubir Kemenlu AS tersebut juga mengatakan pemerintah Negeri Paman Sam mendesak otoritas Thailand, untuk mengembalikan demokrasi ke Negeri Gajah Putih. Demokrasi yang dimaksud di sini adalah pemerintahan yang dipimpin oleh sosok yang langsung dipilih oleh warga sipil.

Trudeau menambahkan, pemerintahan interim Thailand harus segera mengangkat pelarangan kebebasan berekspresi warganya. Saat ini Thailand memang berada selangkah lebih dekat menuju negara yang berbentuk semi-otoriter.

Sebab dengan disetujuinya referendum oleh warga Negeri Gajah Putih maka pihak junta militer akan makin mendapatkan kekuasaan lebih di bidang pemerintahan.

(Emirald Julio)