MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Indonesia kembali gencar mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. Meskipun masih lama, Menlu telah memulai lobi-lobi politik tersebut sejak terakhir kali menuntaskan masa keanggotaan di PBB pada 2009.
Juru bicara Kemlu RI, Arrmanatha Nasir menjelaskan, keanggotaan tidak tetap di Dewan Keamanan PBB penting untuk memberikan kontribusi nyata bagi perdamaian dunia. Apalagi Indonesia memiliki banyak keunggulan dibanding negara lain di dunia, terutama dalam kiprahnya menjaga perdamaian dunia.
Sebut saja di antaranya, keaktifan Merah Putih dalam mempromosikan kemerdekaan mutlak Palestina di setiap fora-fora internasional, mengirimkan pasukan perdamaian dunia paling banyak, mediasi konflik di kawasan dan global. Belum terhitung keaktifan menyumbangkan aspirasi dan suaranya di GNB, OKI, ASEAN dan lainnya.
"Keberhasilan terpilih atau tidaknya suatu negara menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dipandang sebagai pengakuan terhadap kontribusi negara tersebut atas perdamaian dunia. Tidak mungkin kan negara-negara yang suka berperang dipilih jadi 10 anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB," terang Arrmanatha saat Press Briefing di Kemlu RI, Pejambon, Jakarta, Kamis (1/9/2016).
Tata, demikian ia biasa disapa mengimbuhkan, Indonesia selayaknya bisa menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB karena dari segi rapor terbilang bersih. "Bahkan, kita masuk 10 besar negara yang paling berkontribusi dalam mengirimkan kontingen perdamaian kita ke daerah konflik di bawah bendera PBB," tambahnya.
Kali ini, Indonesia akan bersaing ketat dengan Maladewa. Namun begitu, Tata optimistis Indonesia bisa terpilih pada 2017.
Dewan Keamanan PBB adalah salah satu dari enam badan utama PBB. Melalui piagam PBB, organisasi ini mendapatkan mandat untuk menyelesaikan konflik-konflik di dunia dengan jalan damai.
Sejak awal didirikan, ada lima anggota tetap DK yang memiliki hak veto. Mereka adalah Amerika Serikat, China, Rusia, Prancis dan Inggris. Sementara untuk anggota tidak tetap hanya boleh 10 negara. Lima negara bergantian dipilih untuk menjalani masa jabatan dua tahun.
Selain mengampanyekan soal keanggotaan tidak tetap Indonesia di Dewan Keamanan PBB, RI yang diwakili Wakil Presiden Jusuf Kalla akan membawa sejumlah agenda kemanusiaan. Di antaranya masalah pengungsi, pemberantasan terorisme, tata kelola pemerintahan, isu kesehatan dan hak pembangunan.
Isu khusus lain yang akan dikampanyekan Wapres JK ialah "Official Launch for He/She". Kampanye ini bertujuan meningkatkan keterlibatan laki-laki dalam mewujudkan kesetaraan gender.
"Seperti diketahui, Bapak Presiden Joko Widodo merupakan salah satu duta impact champion untuk program ini. Kita adalah satu dari 10 negara yang diminta, selain AS, India dan Swedia," tutur Tata.
Wapres JK didampingi Menlu Retno Marsudi akan menyampaikan komitmen Indonesia dalam meningkatkan representasi perempuan di parlemen, menurunkan angka kematian ibu, meningkatkan akses kesehatan perempuan, dan meminimalisasi kekerasan perempuan.
"Kita juga akan membahas kampanye restorasi gambut, terkait asap kebakaran hutan," tambahnya.
Wapres JK dan Menlu Retno akan menghadiri pertemuan bilateral dengan beberapa negara. Menlu Retno dijadwalkan akan mengadakan 40 pertemuan tingkat menteri ASEAN, ASEAN-PBB, dan lainnya.
(Rifa Nadia Nurfuadah)