Evita Nursanty: PBB Perlu Pendanaan Berkelanjutan yang Efisien dan Transparan

JENEWA - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan yang juga anggota tetap parlemen dunia untuk UN Affairs mewakili Asia Pacific Group, Evita Nursanty, menjadi salah satu panelis dalam Sesi Standing Committee Meeting on UN Affairs dengan topik Funding the UN: Indonesia's Perspectives.

Pertemuan ini merupakan rangkaian Sidang Parlemen Sedunia ke-135 atau 135th Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly and Related Meetings yang berlangsung pada 23-27 Oktober 2016 di Jenewa.

Evita yang juga anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI ini menyebut, PBB perlu menerima pendanaan yang lebih pasti secara berkelanjutan. Hal ini diperlukan agar PBB dapat menjalankan misinya, termasuk dalam rangka menyukseskan pencapaian SDGs. Namun demikian, PBB dan lembaga-lembaga yang ada di bawahnya juga harus lebih efisien dan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

“Indonesia berharap PBB perlu menerima pendanaan yang lebih pasti secara berkelanjutan, namun kita juga meminta PBB dan lembaga-lembaga yang ada di bawahnya harus lebih efisien, transparan dan akuntabel,” kata Evita dalam pernyataannya di sidang itu, Rabu (26/10/2016).

Indonesia merupakan anggota PBB yang aktif memberikan kontribusi. Pada 2015, total kontribusi Indonesia ke PBB mencapai Rp366,8 miliar, atau sekitar 50 persen dari total kontribusi Indonesia ke seluruh lembaga internasional.

Dikatakan, pada dasarnya, Indonesia menerima banyak program dari PBB, terutama program pembangunan melalui UNDP. Namun, Evita menekankan bahwa program PBB di tanah air harus selaras dengan inisiatif dan prioritas pembangunan.

"PBB seharusnya lebih memperhatikan prioritas pembangunan nasional Indonesia dalam mendesain program-programnya. Bukan hanya dengan melibatkan eksekutif, tetapi juga legislatif,” ujar Evita lagi.