Evita Nursanty: PBB Perlu Pendanaan Berkelanjutan yang Efisien dan Transparan

Menurutnya, anggota DPR berkomunikasi dengan konstituennya secara intensif, sehingga mereka memahami kepentingan masyarakat. Keterlibatan parlemen dalam penyusunan program PBB di Indonesia dapat memberikan hasil yang lebih efektif.

Namun disayangkan karena ternyata masih sulit bagi DPR untuk mengetahui secara rinci program-program PBB yang diperoleh karena mereka terdistribusi antar-kementerian, lembaga publik, kelompok masyarakat sipil, dan NGO, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Efektifitas program PBB yang dijalankan di Indonesia masih sulit untuk dievaluasi. Siapa saja yang menerima manfaat dari program PBB? Bagaimana hasilnya?” tanya Evita.

Program PBB berasal dari iuran negara-negara anggotanya. DPR sesuai fungsinya, berhak untuk memonitor penggunaan anggaran negara, termasuk anggaran yang kita serahkan ke PBB sebagai kontribusi Indonesia. DPR juga perlu menjalin komunikasi dengan UN Country Office di Indonesia.

Hal ini selaras dengan resolusi yang baru saja diadopsi PBB pada 25 Juli 2016, yaitu mengenai pentingnya kerja sama dan kolaborasi yang lebih intensif antara PBB, IPU, dan parlemen di tingkat nasional.

(Amril Amarullah (Okezone))