Namun demikian, BPBD kabupaten Karo memikirkan untuk solusi yang lebih hemat, yaitu penyediaan dana untuk sewa rumah dan lahan. Menurut Sitepu, melalui skema bantuan sewa rumah dan lahan lebih murah. Pemerintah dapat menghemat hingga Rp8 miliar per tahun.
"Terkait dengan ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan pentingnya data valid, by name by address yang dikeluarkan melalui surat keputusan bupati," ucapnya.
Sementara itu, Kepala BNPB Willem Rampangilei menyampaikan bahwa pihaknya menekankan pentingnya kinerja pemerintah daerah. "Percepatan harus dilakukan di daerah, apabila ada permasalahan, kita selesaikan bersama." tuturnya.
Willem juga menyampaikan bahwa data pengungsi harus akuntabel. BNPB akan memberikan pendampingan untuk penyelesaian masalah data. "Saya mengingatkan bahwa arahan Presiden Joko Widodo untuk para pengungsi untuk tidak tinggal terlalu lama di pos pengungsi," tuturnya.
(Ranto Rajagukguk)