Kementerian Luar Negeri Myanmar juga menyadari tekanan dari berbagai pihak terhadap negaranya. Lembaga Pemerintah Myanmar itu mengklaim negaranya juga prihatin dengan krisis kemanusiaan yang terjadi di Rakhine State.
“Pemerintah Myanmar sepenuhnya berbagi keprihatian masyarakat internasional mengenai pemindahan dan penderitaan semua masyarakat yang terkena dampak eskalasi kekerasan yang disulut oleh aksi terorisme,” tulis Kementerian Luar Negeri Myanmar.
Klaim pihak Myanmar itu juga didukung oleh China. Pemerintah Tiongkok menyatakan mendukung upaya Myanmar untuk menjaga pembangunan dan stabilitasnya.
Hingga saat ini, Myanmar menganggap warga etnis Rohingya sebagai orang-orang ilegal yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Bahkan Myanmar juga enggan memberikan mereka kartu identitas warga negara walau faktanya warga etnis Rohingya sudah tinggal di Rakhine State selama beberapa generasi.
(Emirald Julio)