Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Zeid Ra'ad Al Hussein juga mengungkapkan ketidaksetujuannya yang kuat atas tindakan pemerintah Myanmar terhadap orang-orang Rohingya.
"Karena Myanmar telah menolak akses terhadap penyelidik hak asasi manusia, situasi saat ini belum dapat dinilai sepenuhnya. Namun, situasinya tampaknya merupakan contoh buku teks tentang pembersihan etnis," kata Hussein dalam sebuah pernyataan Senin.
Sejak sebuah kelompok militan Rohingya menyerang pos-pos militer pada 25 Agustus, yang menewaskan sekitar belasan orang, militer pemerintah telah menanggapi dengan kasar. Menurut Hussein tentara Myanmar menggelar operasi yang jelas tidak proporsional dan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip dasar hukum internasional.
Sebagai tambahan, Aung San Suu Kyi, yang dikenal secara luas sebagai pemimpin de facto Myanmar telah banyak dikritik karena tidak membela orang Rohingya. Suu Kyi adalah peraih Nobel Perdamaian pada tahun 1991 karena perjuangan kerasnya melawan demokrasi dan hak asasi manusia.
(Emirald Julio)