Pidato Suu Kyi Dianggap "Menggabungkan Kebohongan dengan Menyalahkan Etnis Rohingya"

YANGON – Pidato pemimpin nasional Myanmar Aung San Suu Kyi dianggap tidak membela warga minoritas Rohingya. Dia hanya membela kepentingan politik dalam negeri dan tetap mengorbankan warga Rohingya.

Direktur Amnesty International untuk wilayah Asia Tenggara dan Pasifik James Gomes mengungkapkan, peraih Nobel Perdamaian itu telah “menenggelamkan kepalanya di pasir” dengan mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan militer di Rakhine.

“Pidatonya (Suu Kyi) menggabungkan kebohongan dan menyalahkan korban (etnis Rohingya),” tuding Gomes dilansir BBC.

Hal senada diungkapkan Deputi Direktur Human Rights Watch (HRW) wilayah Asia Phil Robertson. “Suu Kyi menyatakan operasi pembersihan dihentikan sejak September. Jika itu benar, siapa yang membakar desa-desa (Rohingya) yang kita lihat dalam dua pekan lalu?” tanya Robertson

(Baca juga: Pengungsi Rohingya: Suu Kyi adalah Pengkhianat, Kami Tak Bisa Mengandalkan Kata-katanya!)

Sebelumnya pada pidato di depan parlemen Myanmar, Aung San Suu Kyi mengungkapkan banyak warga Rohingya yang tidak mengungsi.

Dia juga menegaskan akan menerima siapa pun pengungsi yang ingin kembali. “Kami siap dengan proses repatriasi pengungsi secepatnya, kapan pun. Siapa pun yang diverifikasi sebagai pengungsi dari negeri ini akan diterima kembali tanpa masalah, dan akan mendapat keamanan penuh dan akses terhadap bantuan kemanusiaan,” ujarnya.

Klaim Suu Kyi itu dinilai aneh. Pasalnya, sebagian besar warga etnis Rohingya tidak mendapatkan status kewarganegaraan. Hanya 40.000 warga Rohingya yang mendapatkan status kewarganegaraan. Dalam beberapa pekan terakhir, Suu Kyi menjadi sasaran kecaman masyarakat internasional, terkait caranya menangani kekerasan terhadap para Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine.

(Baca juga: 6 Poin Pidato Suu Kyi Soal Rohingya, Cek Mana yang Benar)

“Saya tidak takut kecaman dan pengawasan dunia internasional atas penanganan pemerintah terhadap krisis Rohingya yang sedang berlangsung,” ujarnya.

Kemudian, Suu Kyi juga mengutuk semua bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Dia mengatasnamakan mengadili siapa pun yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Rakhine.

“Kami ingin mencari tahu, permasalahan sebenarnya. Ada tudingan dan tudingan balik. Kami harus mengkaji tuduhan dari semua pihak. Kami harus memastikan bahwa tudingan- tudingan itu didasarkan fakta yang kuat,” paparnya. Dia mengungkapkan pihaknya akan mengumpulkan fakta-faktanya untuk mencari solusi.

(Baca juga: Tolong! Ribuan Muslim Rohingya Masih Terjebak di Rakhine, Dibayangi Ancaman Pembunuhan)

PBB Minta Akses ke Rakhine

Kepala penyidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk kekerasan di Myanmar, Marzuki Darusman, kemarin meminta akses kepada Pemerintah Myanmar untuk menyelidiki pembunuhan massal terhadap warga etnik Rohingya. Dia juga berharap dengan dukungan Dewan Hak Asasi Manusia PBB akan mendapatkan akses ke Negara Bagian Rakhine secepatnya.