Moratorium TKI ke Arab Saudi Dinilai Diskriminatif, Begini Jawaban BNP2TKI

BACA JUGA: Terkait Laporan TKI, Komite Pekerja Migran PBB Menyatakan Puas dengan Indonesia

Pihaknya saat ini sedang mencari model paling aman untuk bisa disepakati dengan Arab Saudi. Salah satunya adalah sistem perekrutan majikan dari perorangan menjadi lembaga. Apabila ada kasus, maka lembaga penyalur tersebut yang akan dimintai pertanggungjawaban.

“Masalah dari lembaga itu kemudian disalurkan ke orang per orang, itu terserah. Tetapi lembaga bisa kita tuntut sebagai penanggung jawab kalau ada masalah. Termasuk di dalamnya pemenuhan gaji dan hak-hak dia sebagai tenaga kerja,” tutur Hermono.

Namun, kata Hermono, semua tergantung dari pihak Arab Saudi. Indonesia pada prinsipnya tidak melarang, akan tetapi bila mereka tidak mau, tidak ada paksaan untuk menerima model yang ditawarkan kelak.

(Rifa Nadia Nurfuadah)