MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Petugas gabungan masih terus berupaya berkomunikasi dengan pimpinan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang melarang bepergian terhadap ribuan warga Desa Banti dan Kimbely, Tembagapura, Papua Barat.
"Belum ada komunikasi, pimpinan KKB-nya enggak mau komunikasi. Sedang diupayakan," kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Setyo Wasisto kepada wartawan di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (10/11/2017).
(Baca juga: Ini Alasan Pemerintah Pilih Pendekatan Persuasif untuk Hadapi KKB di Papua)
Setyo mengatakan, ribuan warga yang dilarang bepergian oleh KKB terdiri dari warga pendatang maupun pribumi, dan hingga saat ini satgas gabungan dari Polri dan TNI terus melakukan komunikasi.
"Itu warga Kampung Bandi dan Kimbely itu ada sekitar 300 warga pendatang dan 1.000 warga asli ya. Mereka dilarang berpergian oleh KKB nah dari pihak satgas terpadu ini dari gabungan polri dan TNI sudah mencoba untuk menghubungi pimpinannya tapi belum ada kontak yang intens," bebernya.
(Baca juga: Warga Papua Disandera Kelompok Bersenjata, Panglima TNI: Kita Akan Gunakan Langkah "Soft" Dulu)
Namun sayang dari upaya itu juga, sampai saat ini Setyo mengaku belum ada negosiasi antara pemerintah dengan KKB untuk membebeskan ribuan warga yang dilarang bepergian. Pasalnya pihak KKB belum memberikan ruang untuk bernegosiasi.
"Belum ada negosiasi, karena mereka memang tidak membuka ruang komunikasi dengan pihak satgas," ucapnya.
(Baca juga: Batasi Aktivitas Ribuan Warga di Papua, 200 Personel Gabungan Bakal "Serbu" Kelompok Bersenjata)
Pihak KKB, hanya memperkenankan para ibu-ibu keluar lokasi yang dikuasai oleh KKB, hal itu juga para ibu-ibu diberikan akses keluar hanya keperluan untuk belanja makanan.
"Saat ini yang diberikan akses adalah ibu-ibu, ibu-ibu diberi akses untuk keluar untuk belanja untuk makan mereka. Tapi kalau bapak-bapak atau laki-laki tidak diberikan akses jadi mereka dilarang keluar dari lokasi," tutupnya.
(Awaludin)