Ombudsman Putar Video "Transaksi" Satpol PP-PKL, Oknum Merajalela

Adrianus melanjutkan, dalam hal ini, potensi maladministrasi tersebut juga berimbas pada tidak optimalnya peran Satpol PP sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda) dan kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda).

Selain itu, pengawasan dan koordinasi di lingkungan Pemprov DKI dalam penertiban PKL dirasa belum optimal. Penertiban selama ini terkesan tidak efektif karena fenomena PKL berjualan pada tempat yang bukan peruntukannya masih saja terjadi.

"Dalam setiap rencana penertiban ada saja oknum aparatur yang melakukan komunikasi dengan pihak PKL untuk mengamankan diri, tidak berjualan terlebih dahulu," tutur Adrianus.

Menurut kajian Ombudsman, tidak optimalnya penertiban dan penataan PKL didorong oleh perilaku oknum Satpol PP sehingga terjadi ruang transaksional dan perbuatan maladministrasi yang merugikan PKL itu sendiri.