JAKARTA - Provinsi DKI Jakarta tidak termasuk di dalam 10 besar provinsi yang mendapat indeks demokrasi Indonesia tahun 2016.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Sairi Hasbullah mengatakan, salah satu faktor yang menyebabkan Provinsi DKI Jakarta tidak masuk dalam 10 besar IDI tahun 2016, dikarenakan adanya beberapa faktor seperti adanya demonstrasi atau mogok yang bersifat kekerasan.
"Faktor demonstrasi atau mogok dengan kekerasan cukup tinggi. Demo yang dimulai pada awal 2016 sampai akhir 2016 cukup memberikan penuruan signifikan," kata Sairi Hasbullah, di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Selasa (5/12/2017).
Sairi melanjutkan, faktor lainnya yang mempengaruhi juga karena kaderisasi parpol mengalami penurunan dan juga faktor menurunnya transparansi APBD.
"Faktor lainya, pada 2015 DKI adalah provinsi paling transparan tapi di akhir 2016 ada penurunan transparansi APBD 2016," paparnya.
Tak cuma itu, ia menjelaskan bahwa data perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) berdasarkan aspek dan Provinsi DKI Jakarta terdapat penurunan. Yang dimana pada tahun 2015 DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan poin dari 85,32 menjadi berada di posisi ke 22 dengan 70,85 poin pada tahun 2016.
“Penurunan signifikan di DKI Jakarta terjadi di semua aspek," tukasnya.
(Awaludin)