MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
BERBAGAI catatan meliputi tiga tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK). Catatan paling penting sepanjang pemerintahan Jokowi-JK adalah terkait pembangunan infrastruktur. Pada sektor ini, capaian pemerintah dinilai paling gemilang.
Pasalnya, fokus utama Kabinet Kerja adalah untuk pemerataan ekonomi nasional. Indonesia Timur yang kerap diabaikan oleh pemerintahan sebelumnya, namun tidak oleh Jokowi-JK. Setidaknya ada 37 program prioritas pembangunan infrastruktur yang dikebut dari 270 program yang ditetapkan pemerintah di 22 provinsi di Indonesia.
Pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) semata-mata untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari Negara tetangga sehingga daya saing kita bisa terus meningkat.
Konektivitas
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerjasama dengan Zeni TNI Angkatan Darat sedang menyelesaikan pembangunan jalan trans Papua sepanjang 4.330,07 km. Ditargetkan, jalan yang belum tembus sepanjang 366 km akan tersambung pada 2019.
Di samping jalan trans juga dibangun jalan perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Jalan ini membentang dari utara ke selatan menghubungkan Kota Jayapura dengan Kota Merauke sepanjang 1.098,2 km. Jalan perbatasan yang sudah berhasil dibuka sepanjang 892,3 km, sementara belum tembus 205,9 km.
Presiden Jokowi, mengatakan, pembangunan Trans Papua dilakukan untuk menghilangkan disparitas harga yang tinggi, terutama harga kebutuhan barang pokok dan harga BBM di Papua yang selama ini didatangkan dari Jayapura melalui udara. Dengan rampungnya Trans Papua diharapkan kesenjangan harga dapat terus ditekan.
Disisi lain, kehadiran jalan Trans Papua juga ternyata membuka potensi perekonomian lokal, terutama potensi pariwisata yang selama tersembunyi. Kawasan yang dulunya sangat sulit dijangkau seperti dari Ayawasi di Kabupaten Maybrat menuju jalur jalan Petik Bintang kini sudah terbuka
Terbukanya jalur ini menjadi pemicu pengembangan potensi pariwisata yang mempesona para pelintas. Sementara untuk target pembangunan jembatan sepanjang 29.859 m, sudah terbangun hingga Oktober 2017 sepanjang 25.149 m.
Sistem Penyedian Air Minum (SPAM)
Untuk mendukung ketahanan air dan pangan, dalam kurun 3 tahun (2015-2017), tercatat Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) SDA telah memulai membangun 39 bendungan, dimana 30 bendungan diantaranya adalah bendungan yang mulai dibangun antara tahun 2015-2017.
Sementara untuk bendungan yang telah selesai hingga akhir 2017 adalah 9 bendungan yaitu Bendungan Rajui (Aceh), Jatigede (Jawa Barat), Bajulmati (Jatim), Nipah (Jatim), Titab (Bali), Paya Seunara (Aceh), dan Teritib (Kaltim), Raknamo (NTT ) dan Tanju di NTB, kapasitas tampungan sebesar 979,5 juta meter kubik (m3). Pembangunan 39 bendungan tersebut diproyeksikan dapat menambah jumlah tampungan air untuk keperluan irigasi dengan total volume sebesar 1.031 juta meter kubik untuk mengairi lahan irigasi sebesar 98.084 hektar. Selain untuk keperluan irigasi, pembangunan 39 bendungan dengan total biaya sekitar Rp 9,8 triliun tersebut juga diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan air baku sebesar 5 meter kubik per detik, memenuhi kebutuhan listrik sebesar 112 megawatt.
Perumahan dan Permukiman
Di bidang perumahan, dengan program 1 juta rumah, Kementerian PUPR di 2015-2017 berhasil mencatat capaian Program Satu Juta Rumah yang mencapai angka 2.204.939 unit rumah. Berdasarkan data yang dimiliki Ditjen Penyediaan Perumahan, untuk pembangunan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mencapai angka 569.382 unit. Sedangkan rumah non MBR terbangun sebanyak 235.787 unit rumah.
Pada 2017,Kementerian PUPR juga telah memulai tugas khusus untuk membangun Rumah Tapak di Kalimantan Timur, Rusun Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Rumah Khusus di Jayapura dan dalam waktu dekat membangun beberapa venue untuk persiapan PON PAPUA 2020.
Pos Lintas Batas Negara (PLBN)
Kementerian PUPR juga telah membangun sejumlah infrastruktur pendukung lain guna meningkatkan daya saing antarwilayah. Antara lain penyelesaian pembangunan tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Pembangunan PLBN, kata Menteri Basuki dilakukan sebagai Negara besar, Indonesia harus mengelola perbatasan dengan baik. PLBN tidak hanya pos perbatasan, tapi dibalik itu kita ingin menciptakan pertumbuhan ekonomi di perbatasan.
Selain itu, Kementerian PUPR juga telah melakukan revitalisasi di Istana Kepresidenan Bogor, Penataan Kawasan Strategis di Keraton Mangkunegara Jawa Tengah dan Keraton Kasunanan Solo Jawa Tengah serta bangunan pendukung Kebun Raya di Banua, Batu Raden dan Cibodas.
Progres Fisik Pembangunan Infrastruktur Kementerian PUPR Mencapai 86,60%
Progres fisik pembangunan infrastruktur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di seluruh Indonesia per 17 Desember 2017 pukul 16.00 WIB mencapai 86,60 %. Capaian ini lebih tinggi 2,11 % dibandingkan periode yang sama tahun 2016 sebesar 84,49 %.
Dari sisi penyerapan keuangan tahun 2017, Kementerian PUPR mencatat penyerapan lebih tinggi 3,86% dibandingkan tahun 2016 yakni sebesar 80,59 % atau sebesar Rp 85,62 triliun dari total anggaran tahun 2017 yakni sebesar Rp 106,25 triliun. Ditargetkan untuk penyerapan keuangan dapat mencapai 95,72% atau Rp 101,7 triliun.
Terkait anggaran, di tahun 2017 pemerintahan PUPR memiliki anggaran sebesar 104 triliun. Lalu tahun 2018, sudah dialokasikan 106 triliun. Namun meski begitu, perlu juga diketahui bila yang menjadi tanggungjawab PUPR tidak hanya yang 104 triliun saja, namun juga pada nilai investasi pada 35 ruas jalan tol yang saat ini tengah dibangun, yang nilainya mencapai 260 triliun.
Jadi pertama, untuk ruas-ruas jalan yang secara ekonomis dan keuangan memungkinkan, itu biasanya diambil pihak swasta. Beberapa ruas jalan tol seperti tol Merak-Jakarta, Cipali, Mojokerto-Kertosono, merupakan ruas jalan yang dimiliki oleh swasta.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan jalan tol disejumlah daerah bisa mengurangi kepadatan lalu lintas.
“Saya kira manfaatnya masing-masing jalan tol yaitu diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi kepadatan lalu lintas di wilayah sekitarnya, terutama memperlancar distribusi yang dapat mengurangi biaya logistic secara ekonomis,” kata Menteri Basuki.
Membangun infrastruktur memang membutuhkan proses dan waktu yang tidak singkat. Namun dengan kerja keras dan integritas tinggi, Kementerian PUPR optimis bahwa target yang dicanangkan dalam RPJMN dan Renstra Kementerian PUPR 2015-2019 dapat dicapai. Karena kerja keras dan integritas itu pulalah akhirnya, peringkat daya saing infrastruktur Indonesia berdasar penilaian World Economic Forum (WEF) meningkat dari 72 pada 2015 menjadi 62 pada 2016 dan terakhir 60 pada 2017, tentu saja ini merupakan raihan yang positif dan menggembirakan.