Presiden Jokowi Suka Nyindir, Nomor 5 Dalem Banget

4. Banyaknya Aturan yang Menjadi Penghambat Kinerja Pemerintah

Presiden Jokowi menyinggung banyaknya aturan yang diterbitkan pada tingkat pemerintah pusat hingga pemerintah daerah termasuk inefisiensi penggunaan anggaran yang kerap kali menjadi penghambat kinerja bagi pegawai dalam lingkungan pemerintahan.

Hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di hadapan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution di Istana Negara dalam rapat kerja nasional akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah tahun 2017.

Jokowi sebelumnya telah meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menyederhanakan prosedur dan aturan yang ada melalui revisi aturan. Salah satunya adalah prosedur pada penyampaian laporan pertanggungjawaban (LPJ).

Sebab, pertanggungjawaban yang biasanya harus dilaporkan dapat mencapai lebih dari 100 judul. Jokowi pun begitu memahami banyaknya LPJ mengingat pengalamannya yang pernah menjabat sebagai Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.

"Coba, laporan itu untuk apa sih laporan sampai 44 laporan, ada yang 14 jenis laporan, belum anaknya, ini laporan induknya beranak," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis 14 September 2017.

Mantan Walikota Solo ini menilai bahwa LPJ menjadi suatu hal yang 'ruwet'. Untuk itu, dibutuhkan laporan yang sederhana dengan syarat mudah dipahami, diperiksa, dan dikontrol agar tidak menghambat kinerja pemerintah.