Brasil Usir Diplomat Senior Venezuela

Rifa Nadia Nurfuadah, Jurnalis
Rabu 27 Desember 2017 13:26 WIB
Presiden Brasil Michel Temer. (Foto: Reuters)
Share :

BRASIL - Pemerintah Brasil menetapkan diplomat Venezuela paling senior di Brasil, Gerardo Delgado, sebagai persona non grata. Kebijakan ini diambil setelah Venezuela mengusir Duta Besar Brasil berkedudukan di Caracas, Ruy Pereira.

Pengusiran Pereira sendiri, kata Pemerintah Venezuela, merupakan respons karena Brasil telah melakukan tindakan ilegal dengan memakzulkan mantan presidennya, Dilma Rousseff, dari sayap kiri.

Hubungan Venezuela dengan Brasil memburuk sejak Presiden Brasil Michel Temer memulai masa pemerintahannya tahun lalu, menyusul pemakzulan Presiden Dilma Rousseff oleh Kongres karena penyelewengan fiskal. Demikian dinukil dari BBC, Rabu (27/12/2017).

Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, mendeskripsikan pemakzulan ini sebagai 'kudeta sayap kanan'.

Kepala Majelis Konstitusi Venezuela, Delcy Rodriguez, menyatakan, hubungan diplomatik dengan Brasil tidak akan dipulihkan kecuali pemerintah negara tersebut mengembalikan perintah konstitusionalnya yang telah rusak secara efektif.

Pemerintah Brasil menyatakan, langkah ini menunjukkan betapa Pemerintahan Maduro amat otoriter.

Balas Dendam Kanada

Pada Sabtu, 23 Desember, Venezuela juga mengusir Kuasa Usaha Kanada dan menuduhnya ikut campur dengan urusan dalam negeri.

Aksi ini dibalas Pemerintah Kanada. Pada Senin 25 Desember, Kementerian Luar Negeri Kanada mengumumkan bahwa Duta Besar Wilmer Barrientos Fernández, yang sudah berada di luar negeri, tidak akan diizinkan untuk kembali. Tidak hanya itu, Kuasa Usaha Venezuela, Ángel Herrera, juga diminta meninggalkan Kanada.

Kanada memberlakukan sanksi terhadap pejabat Venezuela beberapa bulan lalu.

Brasil dan Kanada sendiri merupakan dua negara yang kerap mengkritik Presiden Nicolas Maduro. Mereka menuduh pemerintahan sosialisnya melecehkan oposisi dan melanggar hak azasi manusia (HAM).

Kedua negara ini juga mengkritik keputusan Maduro mengamandemen konstitusi. Kebijakan tersebut mendorong aksi unjuk rasa besar-besaran yang menewaskan 120 orang dalam kurun waktu 4 bulan.

Oposisi Maduro memboikot jajak pendapat tersebut pada Juli. Mereka juga menggelar referendum tidak resmi yang menyatakan bahwa mereka mengantongi suara lebih dari 7 juta warga Venezuela yang menentang amandemen konstitusi tersebut.

Masa pemerintahan Maduro selama enam tahun akan berakhir pada 2019. Ia berencana akan mencalonkan diri kembali tahun depan.

Tingkat inflasi Venezuela termasuk tinggi di dunia. Selama bertahun-tahun, negara ini menderita karena minimnya pasokan logistik, termasuk obat-obatan.

Pemerintah Venezuela menyalahkan blokade ekonomi yang diberlakukan Amerika Serikat sebagai penyebab krisis. Faktor lain adalah turunnya harga minyak dunia yang menjadi sumber ekspor terbesar di negara itu.

(Rifa Nadia Nurfuadah)

Halaman:
Share :
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Terpopuler
Telusuri berita News lainnya