Bawaslu Akan Siapkan Peraturan untuk Awasi ASN Dalam Proses Pilkada

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan ikut mengawasi fenomena para Jenderal aktif Polri dan TNI yang siap turun gunung di ajang Pilkada serentak 2018.

Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar menuturkan, pihaknya telah menerima beberapa laporan terkait adanya anggota Jenderal aktif TNI maupun Polri yang akan bertarung di dalam Pilkada 2018.

Ia pun menyebut bahwa Bawaslu tengah menyiapkan peraturan yang mengawasi mengenai keterlibatan Apartatur Sipil Negara (ASN) dalam proses Pilkada 2018.

“Kita sedang menyiapkan peraturan Bawaslu untuk mengawasi keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti TNI-Polri dalam proses Pilkada,” ucap Fritz di Dhotel, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (27/12/2017).

Menurutnya, dalam membuat peraturan itu Bawaslu akan melakukan pertemuan dengan Panglima TNI yang nantinya meminta Polisi Militer untuk ikut membantu mengawasi.

 (Baca juga: Bawaslu Siap Terima Gugatan 7 Parpol yang Tak Lolos Verifikasi di KPU)

Sebab, selama ini pengawas pemilu hanya fokus kepada Kapolri bersama Kejaksaan dalam sentra Gakumdu. Diketahui, sentra Gakumdu adalah wadah bersama 3 unsur antara pengawas pemilu, kepolisian, dan kejaksaan untuk menangani tindak pidana pemilu.

“Harus berhubungan dengan Panglima TNI karena kita akan meminta bantuan dengan Polisi Militer (POM),” terang Fritz.

 (Baca juga: Bawaslu Akan Awasi Jenderal TNI-Polri yang Aktif di Pilkada 2018)

Fritz pun menilai hal majunya para Jenderal TNI dan Polri yang akan bertarung di Pilkada 2018 ini akan menimbulkan sebuah konflik. Seperti kemungkinan adanya bentuk ketidaknetralan dari ASN.

“Karena seandainya dalam proses dukungan terhadap TNI-Polri aktif dengan memberikan dukungan kepada calon kepala daerah mantan TNI-Polri akan ada sebuah kemungkinan ketidaknetralan yang terjadi. Dengan proses sentra Gakumdu yang biasa aja tidak akan bisa terjadi karena kita akan interview TNI Polri yang aktif,” pungkasnya.

(Awaludin)