Daerah Konflik di Tahun Politik dan 'Pekerjaan Rumah' Panglima TNI Hadi Tjahjanto

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya melantik Hadi Tjahjanto menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo menjelang tahun politik.

Sebagai manusia biasa, tentu ada kebanggaan dari bekas Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) itu mengemban tugas negara yang dipercayakan rakyat Indonesia kepadanya yang terlihat dari tak ada gejolak saat pelantikan alumni Akademi Angkatan Udara pada 1986 dan Sekolah Penerbang TNI-Angkatan Udara pada 1987 itu. Ada tanggung jawab yang besar dan sangat tidak mudah dipikulnya.

Menjadi panglima untuk suatu tugas pengamanan di Tanah Air, tentu tidak ringan. Apalagi Indonesia memiliki karakter kebhinekaan yang sangat khas dengan ciri yang berbeda dengan negara lainnya. Kebhinekaan suku, agama, ras dan antargolongan yang seyogyanya dijadikan sebagai sebuah potensi membangun bangsa ini, tak jarang dijadikan alat pemicu kekacauan antarpenduduk yang mengganggu stabilitas keamanan negara.

Pelantikan Hadi Tjahjanto Menjadi Panglima TNI (foto: Antara)

Kondisi itu saban terjadi di berbagai belahan negeri yang berazaskan Pancasila ini, meskipun di beberapa tempat lainnya masih tetap terjaga kondisi (damai) itu. Sebut saja di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan Indonesia mini karena hidup berbagai golongan suku dan agama serta golongan dari seantero nusantara ini.

(Baca Juga: Marsekal Hadi Tjahjanto, Kumis Tebal dan Jabatan Panglima TNI)

Negeri yang juga berkarakter kepulauan dan berada di lintasan perbatasan negara itu hingga saat ini belum pernah mencatat sejarah kacau karena sulutan SARA. Selain isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), negeri tercinta ini juga sering dirundung nestapa akibat gesekan politik.

Pemilihan kepala daerah di berbagai wilayah baik di level kabupaten dan kota, provinsi serta pemilihan presiden, sering dijadikan sebagai menu yang didesain oleh sekelompok orang untuk mengacaukan negeri ini. Perbedaan pilihan dalam politik pilkada lalu digesek lebih jauh ke SARA agar muatan alasan konflik kian menjadi-jadi.

Hal ini tentu telah memberi dampak bagi pelaksanaan pembangunan pemerintah ke depan yang bertujuan untuk kepentingan kemakmuran masyarakatnya. Dalam konteks politik itulah, Presiden Joko Widodo telah memilih Hadi Tjahjanto sebagai panglima yang akan mengawal stabilitas keamanan terutama di tahun politik pada 2018 hingga 2019 mendatang.

Pria kelahiran Malang 8 November 1963 itu dinilai Presiden Jokowi mampu menjadi komandan yang tetap netral mengawal pelaksanaan pemilihan di tahun politik 2018 agar tetap damai dan tetap bersatu. Namun begitu, Panglima TNI harus punya sejumlah langkah taktis dan strategis demi tetap kondusifnya keamanan negeri ini.