Petaka Gizi Buruk yang Merenggut Puluhan Nyawa Anak Papua

WABAH gizi buruk dan campak yang melanda Kabupaten Asmat, Papua telah menewaskan 67 anak. Kejadian luar biasa (KLB) yang mencuat di awal 2018 menjadi tamparan bagi pemerintah. Kinerja Kementerian Kesehatan (Kemenkes) jadi sorotan.

“Kemenkes belum memprioritaskan mengenai pelayanan kesehatan di Papua dan Papua Barat," kata anggota DPR RI Komisi IX, Okky Asokawati kepada Okezone, Jumat (19/1/2018).

Ia menyayangkan kurangnya perhatian Kemenkes terhadap masalah gizi buruk yang masih terjadi di pedalaman Indonesia, seperti Asmat.

Tiap Komisi XI buat rapat lintas sektoral kementerian membahas masalah ini, kata dia, menteri ataupun pejabat pembuat kebijakan tak pernah hadir.

DPR meminta pemerintah pusat menyiapkan langkah-langkah untuk jangka menengah dan panjang untuk mencegah tragedi gizi buruk seperti di Asmat terulang.

Pemerintah harus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga kemanusiaan seperti Palang Merah Indonesia dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). "Pemerintah perlu juga relawan-relawan yang bisa menembus daerah yang sulit ditembus," ujar politikus PPP tersebut.

Anggota Komisi IX DPR, Nihayatul Wafiroh juga menyorot kinerja Kemenkes yang dianggap lalai atas tewasnya puluhan anak-anak di Papua akibat gizi buruk.

“Kalau kasus difteri, Kemenkes bilang yang menghambat masih belum semua balita imunisasi karena ada yang anti vaksin, terus kalau di Papua ini mau mengkambinghitamkan siapa lagi," ujarnya.

Kemenkes harus mencari cara agar masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil, yang susah untuk dijangkau, bisa mendapatkan pelayanan kesehatan memadai, agar kasus seperti di Asmat tak terulang.

"Di Asmat, untuk mengakses kesehatan sulit. Harus naik perahu dulu dengan membayar Rp 100 ribu rupiah satu orang. Untuk makan saja sulit, bagaimana bisa ke puskesmas. Makanya, kondisi-kondisi seperti ini harus benar-benar dipahami Kemenkes," tukas politikus PKB itu.

Nihayatul meminta Kemenkes lebih peka dan serius menjalankan program-program pencegahan atau preventif. “Jangan cuma kalau ada kasus," tegasnya.

(Baca juga: Puluhan Anak Papua Tewas Akibat Gizi Buruk, Kemenkes Jadi Sorotan)

Dinas Kesehatan Asmat mencatat, 67 anak meninggal dunia akibat gizi buruk dan campak sejak September 2017. Korban tersebar di antaranya di Distrik Fayit, Aswi dan Pulau Tiga. Kasus itu pertama kali ditemukan di Pulau Tiga. Mereka kebanyakan meninggal sebelum sempat dibawa ke rumah sakit.

Bupati Asmat, Elisa Kambu mengatakan, ada 600 orang lainnya terpapar penyakit campak.

Pemkab terus melakukan penanganan. Tim medis sudah diterjunkan ke 240 kampung di 19 distrik yang ada di Asmat. Obat-obatan juga sudah disalurkan ke 19 distrik tersebut.

KLB gizi buruk dan campak yang merenggut nyawa puluhan anak di Asmat sebuah tamparan bagi pemerintah mengingat Papua merupakan daerah otonomi khusus (otsus). Tiap tahun, tak kurang Rp7 triliun uang dari APBN dikucur ke provinsi paling timur Indonesia itu.

(Baca juga: TNI-Polri Bentuk Satgas Khusus Tangani Gizi Buruk di Asmat Papua)

Terlebih lagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah berulangkali berkunjung ke Papua dan dalam berbagai kesempatan dia menyatakan, pembangunan Papua salah satu prioritasnya.

"Presiden sudah berkali-kali datang ke Papua, tahu-tahu ada kejadian seperti ini. Tentu Presiden harus betul-betul bisa menggawangi masalah ini untuk memerintahkan jajarannya yang terkait," kata Wakil Ketua IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay.

Politikus PAN itu menilai harusnya dana otonomi khusus yang dikucurkan pemerintah pusat bisa digunakan untuk memberi asupan gizi yang cukup pada warganya, terutama anak-anak.

"Kita meminta agar pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi itu, agar persoalan ini tidak meluas," ujar Saleh.