Mendagri: Saya Belum Ajukan Nama Pj Gubernur ke Presiden Jokowi

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan, Presiden Joko Widodo belum menyetujui usulan dirinya terkait dua Perwira Tinggi Polri yang akan ditempatkan menjadi Pejabat (Pj) Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara pada Pilkada Serentak 2018.

Tjahjo mengatakan, dirinya belum menyerahkan usulan tersebut kepada Jokowi. Pasalnya, masa jabatan gubernur Jabar dan Sumut baru habis pada Juni 2018 mendatang. Sedangkan saat ini masih bulan Januari.

(Baca Juga: Mendagri Tegaskan Pj Gubernur dari Polri Bukan untuk Amankan Suara PDIP)

"Belum saya ajukan ke Bapak Presiden usulan nama pejabat atau Plt. Masih lama, bulan Juni (masa jabatan gubernur Jabar dan Sumut habis)," kata Tjahjo saat dikonfirmasi Okezone, Minggu (28/1/2018).

Politikus PDI Perjuangan itu menuturkan, mendekati Juni 2018 pihaknya baru akan mengajukan usulan nama yang menjadi Pj Gubernur kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno untuk kemudian meminta persetujuan penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) kepada Kepala Negara.

"Mendekati Juni kami ajukan ke Mensesneg untuk persetujuan Keppres. Demikian jadi belum sampai tahap presiden seuju. Pasti ada telaahan dari Sekneg," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, dua nama Pati Polri yang diusulkan menjadi Pj Gubernur pada Pilkada 2018 yakni Asisten Operasi (Asops) Kapolri Irjen Mochamad Iriawan dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin. Iriawan diproyeksikan menjadi Pj Gubernur Jawa Barat dan Sormin diusulkan menjadi Pj Gubernur Sumatera Utara.