Pemerintah Dorong Masyarakat Gugat UU MD3 ke MK

JAKARTA - ‎Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yassona H. Laoly menegaskan, bahwa pemerintah tidak pernah mengusulkan sejumlah pasal yang menuai kritikan di kalangan masyarakat terkait pengesahan UU MD3.

Sedikitnya terdapat tiga pasal ‎yang menuai perdebatan publik, di antaranya Pasal 73 yang mewajibkan Polri melakukan pemanggilan paksa atas permintaan DPR. Pasal 122 huruf K yang dapat mempidanakan orang-orang yang menghina DPR dan anggota DPR, serta Pasal 245 yang menyepakati bahwa pemeriksaan wakil rakyat harus dipertimbangkan MKD sebelum dilimpakan ke Presiden.

‎"Sama sekali bukan usulan pemerintah, ini produk berdua melalui perdebatan kencang, satu tahun ini lho enggak jadi-jadi ini barang," kata Yasonna di Kompleks Istana kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/20/2018).

 (Baca juga: Pengesahan UU MD3 Tingkatkan Potensi Korupsi Tumbuh Subur di DPR)

Sebaliknya, kata Yasonna, justru pemerintah mendorong agar masyarakat mengugat UU MD3 ini ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, uji materi tersebut terlebih dahulu didaftarkan setelah UU MD3 ini disahkan.

Pasalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah dapat dipastikan tidak akan menandatangi ‎hasil dari RUU UU MD3 tersebut.

"‎Saya persilakan teman-teman menggugat tapi setelah jadi UU. Jangan digugat sebelum jadi UU nanti batal. Kemarin saat keluar dari paripurna silahkan gugat di MK," jelasnya.

 (Baca juga: Presiden Jokowi Dipastikan Tidak Akan Teken UU MD3)

Meski demikian, politisi PDI Perjungan itu menolak bila pemerintah kecolongan terkait sejumlah pasal yang telah disahkan lembaga legislatif tersebut. Sebab, ‎pemerintah hanya ingin adanya penguatan dalam pasal yang dapat mempidanakan pihak-pihak yang menghina parlemen.

"Kita juga dalam hal ini ada kecenderungan menarik. Ketentuan sangat liberal kadang-kadang, janganlah, kebebasan yang sebebas-bebasnya itu bukan kebebasan. Harus ada koridor yang harus kita jaga, bahwa DPR perlu perlindungan dalam melaksanakan hak konstitusionalnya. Nggak usah terlalu hebohlah, uji saja di MK," pungkasnya.

(Awaludin)