ICW Minta Pemerintah Tak Lupa Bangun Infrastruktur Hukum

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan pemerintah agar juga fokus membangun infrastruktur hukum. Selama ini, ICW melihat pemerintah masih kurang fokus dengan berbagai persoalan hukum yang terjadi di Tanah Air.

Misalnya, mengenai kecolongannya pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Menurut Koordinator Divisi Politik ICW Donal Fariz, keberhasilan pembangunan infrastruktur fisik di era Joko Widodo (Jokowi) memang perlu diapresiasi. Namun, kata dia, seharusnya tetap memperhatikan pembangunan infrastruktur hukum.

"Infrastruktur hukum jangan ditinggalkan, itu yang saya lihat hukum terpinggirkan di pemerintahan Jokowi," kata Donal dalam diskusi dengan tema 'Kontroversial Revisi UU MD3: Antidemokrasi dan Kontra Pemberantasan Korupsi?' di Kantor PARA Syndicate, Jakarta, Jumat (23/2/2018).

(Baca Juga: Presiden Jokowi Diminta Tetap Konsisten Tolak UU MD3 dengan Terbitkan Perppu)