ICW Minta Pemerintah Tak Lupa Bangun Infrastruktur Hukum

Hal itu diperparah tidak adanya orang di sekitaran Jokowi yang khatam atau memumpuni untuk membicarakan permasalahan hukum. Sebaliknya, kata dia, orang di lingkaran Jokowi atau dalam pemerintahan saat ini lebih banyak yang ahli tentang infrastruktur dan politik.

"Orang hukum enggak ada, orang politik berjibun. Maka, isu hukumnya sering bablas," ujarnya.

Terkait dengan pengesahan UU MD3, Donal menilai hal tersebut sangat merugikan masyarakat dalam melakukan pengawasan dan kritik terhadap DPR. Donal pun membantah para anggota dewan yang berlindung di balik argumentasi penguatan lembaga legislatif dengan disahkannya UU MD3.

"Argumentasi kawan-kawan DPR sekali bilang bahwa kami ingin DPR kuat. Kalau ada anggota DPR ngomong depan saya, saya tanya kasus DPR apa yang dikriminalisasi," ucap Donal.

Salah satu hasil revisi yang menjadi sorotan, antara lain Pasal 122 huruf K. Pasal tersebut berbunyi, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) berhak melakukan pelaporan terkait adanya pelanggaran hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan penghinaan terhadap anggota DPR dan lembaga DPR.

(Arief Setyadi )